Sabtu 24 Sep 2022 06:35 WIB

Pakar Sarankan Pemerintah Segera Bentuk Komisi Independen PDP

Komisi PDP disarankan tidak sekadar berbentuk satuan tugas atau di bawah kementerian.

Pendiri dan Analis Drone Emprit Akademik, Ismail Fahmi, dalam diskusi
Foto: Republika/Dian Erika N
Pendiri dan Analis Drone Emprit Akademik, Ismail Fahmi, dalam diskusi

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA--Pakar media sosial Indonesia Ismail Fahmi meminta pemerintah segera membentuk komisi independen perlindungan data pribadi (PDP). Pembentukan dibutuhkan setelah DPR mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

"Kita tunggu Pak Jokowi membuat turunan (UU PDP) untuk membentuk tim ini," ujar Ismail Fahmi di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (23/9/2022).

Baca Juga

Menurut Ismail, komisi PDP harus independen semacam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi PDP juga tidak boleh sekadar berbentuk satuan tugas (Satgas) atau berada di bawah kementerian dan lembaga.

Di sejumlah negara maju seperti di Singapura, juga sudah lama dibentuk Personal Data Protection Commission Singapore, demikian pula sejumlah negara di Eropa. "Tidak bisa dalam bentuk Satgas di bawah kementerian dan lembaga, itu nanti akan memperlemah saja," ujar pendiri Done Emprit itu.

Menurut dia, terkait perlindungan data pribadi, selama ini Kominfo telah menyusun berbagai regulasi. Sedangkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bertugas mengedukasi dan memperkuat perlindungan PDP.

"Sedangkan yang membuat panduan, aturan dan memberi sanksi denda itu belum ada. Jadi adanya di UU PDP ini di mana lembaga (perlindungannya) itu belum ditetapkan masih diserahkan kepada Presiden," ujar dia.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement