Adapun, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyatakan, pemerintah mengucurkan BLT untuk membantu masyarakat menghadapi kondisi yang sedang tidak stabil. Hal ini disampaikan Risma untuk menjawab sindiran Partai Demokrat terkait kehadiran program BLT, yang dulu dihina-hina.
"Jadi sebetulnya, kita tahu memang ada kondisi yang tidak stabil, tidak seperti biasanya, makanya diturunkan BLT BBM," kata Risma saat konferensi pers bersama Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Jumat.
Menurut Risma, ketidakstabilan itu tak hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Karena itu, Pemerintah mengucurkan BLT sebagai respons atas kenaikan harga BBM.
Risma mengatakan, keputusan pemerintah menyalurkan BLT BBM juga mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana tertera dalam Pasal 34, dinyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
"Jadi itulah konsepnya," ujar Risma yang merupakan politisi PDIP itu.
Adapun Presiden Jokowi tak menjawab pertanyaan awak media soal sindiran Partai Demokrat tersebut. Dia hanya meminta Risma untuk memberikan jawaban.
Namun, Jokowi telah menginstruksikan jajarannya untuk mempercepat penyaluran BLT BBM dan juga bantuan subsidi upah (BSU) imbas dari kenaikan harga BBM. Jokowi juga meminta agar penyaluran dilakukan secara mudah dan tepat sasaran.
"Saya melihat pembagian sudah berjalan dengan baik dan saya ingin pembagian dilakukan secara mudah, secara cepat, dan tepat sasaran,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, penyaluran bantuan sosial baik BLT BBM dan BSU sudah mulai dilakukan. BLT BBM telah disalurkan secara masif di berbagai kantor pos di seluruh daerah sejak akhir Agustus lalu.
Dalam setiap kunjungan kerjanya ke berbagai daerah, Jokowi mengaku terus memantau penyaluran bansos imbas dari kenaikan harga BBM tersebut.
“Pembagian BLT BBM ini selalu saya tinjau langsung pelaksanaannya. Yang pertama ada di Kabupaten Jayapura, kemudian di Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan juga di Kota Bandar Lampung. Dan kemarin juga saya lihat juga di Provinsi Maluku di Kabupaten Maluku Tenggara, di Kota Tual, di Kepulauan Aru, dan juga di Kabupaten Maluku Barat Daya,” jelas dia.
Seperti diketahui, pemerintah memberikan tiga jenis bantalan sosial kepada masyarakat imbas dari kenaikan harga BBM. Pertama yakni, BLT yang akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat.
Pemerintah akan memberikan BLT kepada masyarakat sebesar Rp 150 ribu selama empat kali dan disalurkan dalam dua tahap. Total anggaran BLT yang disalurkan kepada masyarakat tersebut mencapai sebesar Rp 12,4 triliun.
Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan subsidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Bantuan subsidi upah ini akan diberikan kepada masyarakat sebesar Rp 600 ribu. Total anggaran yang disediakan mencapai Rp 9,6 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
