REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan melakukan kunjungan kerja Singapura untuk menerima anugerah Lee Kuan Yew Exchange Fellow (LKYEF) ke-72 dari Pemerintah Singapura, Selasa (13/9/2022). Anies pergi ke Singapura sesaat, setelah mengikuti rapat paripurna pengumuman pemberhentian dari jabatannya sebagai gubernur DKI per 16 Oktober 2022.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menyentil penghargaan yang didapatkan Anies. "Sepanjang penghargaan itu untuk kemajuan bagi Jakarta saya apresiasi, tapi kalau penghargaan tidak berdampak pada Ibu Kota, itu hanya penghargaan pribadi Anies," katanya saat dikonfirmasi Republika di Jakarta, Kamis (15/9/2022).
Menurut Gembong, seharusnya setiap penghargaan yang didapatkan Anies semasa menjadi Gubernur DKI, bermanfaat bagi masyarakat Jakarta. Karena itu, ia mempertanyakan manfaat yang didapat dari penghargaan yang diberikan oleh negeri jiran itu kepada Anies.
Baca juga : Calon Pj Gubernur Bahtiar Dinilai Mampu Harmonisasikan Pusat-Daerah
Gembong menilai, dalam siswa waktu sebulan terakhir, Anies seharusnya fokus dalam mengerjakan semua sisa-sisa pekerjaan yang belum kelar, bukan malah bepergian keluar negeri. "Meski kita maklumi Pak Anies saat ada situasi Covid-19. Tapi dari pencapaian yang ada, banyak yang kurang. Misal dari target DP Nol 300 ribu unit, sudah tercapai berapa. Kalau belum ya kan harus dievaluasi."
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, Anggara Wicitra menganggap wajar jika Anies mendapatkan penghargaan dari lembaga, institusi, atau daerah tertentu. "Walaupun, mungkin memang ada dan bisa buat kepentingan politik (Anies) selanjutnya," katanya.
Anggara mengatakan, alih-alih berkunjung ke negara lain pada sebulan akhir masa jabatannya ini, Anies sebaiknya fokus pada pekerjaan yang belum terselesaikan di Ibu Kota. Dia meminta, agar Anies bisa meninggalkan warisan terbaik bagi Jakarta dan mencurahkan semua tenaga dan pikirannya di sana.
Ditanya apakah Anies sudah melakukannya, Anggara menolaknya. Menurut dia, dari kacamata PSI, ada banyak pekerjaan Anies yang harus dikoreksi dalam berbagai forum resmi, termasuk dibuka kepada publik melalui media. "Tapi, menurut kami, biar masyarakat yang bisa menilai selama ini baik atau tidaknya," jelas Anggara.
Baca juga : KPK Belum Temukan Data dan Informasinya Dibobol Bjorka