Abu-Abu Frasa 'Tunjangan Profesi Guru' di RUU Sisdiknas

Perhimpunan dan Pendidikan Guru (P2G) pun mempertanyakan keberadaan pasal yang menyebutkan peningkatan kesejahteraan 1,6 juta guru yang belum sertifikasi di dalam RUU Sisdiknas. P2G ingin agar hal itu disebutkan dalam RUU Sisdiknas secara eksplisit.

"Kami hanya ingin ada payung hukum yang jelas, tertulis secara eksplisit disebutkan dalam RUU Sisdiknas tentang klausul tunjangan profesi, lengkap sebagaimana tertera dalam UU Guru dan Dosen, sebagai dasar dalam membuat kebijakan turunannya nanti," ujar Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, kepada Republika, Selasa (13/9/2022).

Menurut Satriwan, hal itu penting untuk dilakukan demi asas kepastian hukum. Sebab, dasar hukum itu merupakan yang tertulis, bukan hanya sekadar pernyataan belaka. Dia juga mempertanyakan keputusan melimpahkan peningkatan kesejahteraan guru ke UU ASN dan UU Ketenagakerjaan.

"Kenapa tidak diatur sendiri di RUU Sisdiknas agar regulasinya harmonis. Jika menyerahkan ke UU ASN dan UU Ketenagakerjaan atau Cipta Kerja, justru ini bentuk ketidakharmonisan UU dan melahirkan regulasi yang tumpang tindih," kata dia.

Dia mengatakan, cara Mendikbudristek mengatur tata kelola guru swasta di bawah UU Ketenagakerjaan saja sudah keliru. Dia menilai hal itu terkesan pemerintah melakukan pendekatan dengan sangat ekonomis industri. Itu, kata dua, sangat menyalahi filosofi pendidikan dan filosofi guru itu sendiri.

"Sebab hubungan guru dengan yayasan bukan seperti relasi industri seperti halnya buruh dengan perusahaan pemberi kerja, melainkan relasi pedagogis dan budaya. Apalagi keberadaan tayasan itu selama ini diatur berada di bawah naungan UU Yayasan, bukan UU Perseroan Terbatas. Jadi mana mungkin guru dan yayasan tunduk pada UU Ketenagakerjaan yang bukan bagian dari dirinya," terang Satriwan.

Menjawab kritik dari kalangan guru, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, mengatakan, emosi guru dapat dengan sangat mudah terpancing dengan membahas penghapusan tunjangan profesi. Padahal, kata dia, penghapusan frasa itu dalam RUU Sisdiknas diperlukan agar antrean guru yang belum mendapatkan tunjangan dapat terulur.

"Sangat mudah memancing emosi guru dengan headline tunjangan profesi dihapus," ujar Nadiem dalam diskusi yang digelar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang disiarkan secara daring, dikutip Kamis (15/9/2022).

Menurut Nadiem, frasa yang dipersoalkan itulah yang sebenarnya membuat guru-guru yang belum mendapat sertifikasi pendidikan profesi guru (PPG) tidak bisa memperoleh tunjangan. Di RUU Sisdiknas, kata dia, frasa "tunjangan profesi guru" dihilangkan dan diubah dengan pemberian tunjangan mengikuti UU ASN bagi guru ASN dan UU Ketenagakerjaan bagi guru non ASN.

"Jauh lebih mudah kita mengerti kata tunjangan profesi dihilangkan. Padahal itulah yang membuat guru tidak mendapat tunjangan," jelas Nadiem.

Nadiem menjelaskan, UU Guru dan Dosen yang ada saat ini mengunci tunjangan profesi guru dengan sertifikasi. Sertifikasi itu dikunci dengan PPG. Dalam proses pelaksanaannya, guru harus mengantre PPG begitu panjang untuk dapat lulus hingga bisa memperoleh tunjangan profesi guru.

"Jadi bagi guru-guru yang sedang membela kata tunjangan profesi ketahuilah, kata-kata itulah yang mengunci Anda kenapa Anda tidak bisa mendapat tunjangan sekarang juga," kata dia.

Lebih lanjut Nadiem menyampaikan alasan mengapa terjadi antrean panjang dalam proses PPG. Dia mengatakan, hal itu terjadi karena kapasitas PPG secara nasional hanya sekitar 60-70 ribu dalam saru tahun. Hal itu, kata Nadiem, tidak mencukupi kebutuhan guru baru yang setiap tahun selalu ada.

"Ternyata ada jalannya (untuk meningkatkan kesejahteraan guru tanpa kewajiban sertifikasi), masukkan mereka, selaraskan dengan UU ASN bagi yang ASN. Yang non ASN selaraskan dengan UU ketenagaakerjaan," jelas dia.