REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti indeks demokrasi Indonesia yang semakin menurun setiap tahunnya. Bahkan, hal tersebut sudah dirasakan langsung oleh masyarakat yang kemudian melanggengkan politik uang.

"Kemunduran demokrasi kita rasakan, betul? Politik uang merajalela, politik identitas memecah belah bangsa, terjadi polarisasi. Siapa yang menjauhkan ini? Apakah Demokrat? Siapa yang menyebabkan ini semua? Yang jelas bukan kita," ujar AHY dalam pidato rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Demokrat, Kamis (15/9/2022).

Menurutnya, kemunduran demokrasi yang menghadirkan politik uang dan identitas berpotensi semakin merontokkan sendi-sendi bermasyarakat. Termasuk dalam berdemokrasi dan berpolitik. AHL menegaskan, kader Demokrat jangan mempraktikkan hal ini dalam berpolitik.

AHY menginstruksikan, seluruh kader Partai Demokrat menjadi terdepan dalam menolak upaya melanggengkan sesuatu yang inkonstitusional. Salah satunya adalah menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Kita merasa apakah negara kita ini hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, berkolusi antara mereka yang memiliki kekuasaan politik dengan mereka yang memiliki kapital atau uang, money politics. Kekuatan uang dan kekuatan politik seolah menjadi satu dan menjadi segala-galanya, seolah bisa dibayar, ada transaksinya," ujar AHY.

"Ini negeri kita sendiri, semua warga negara punya hak dan kewajibannya yang sama," sambungnya.

AHY memerintahkan, jangan sampai Partai Demokrat ikut terjebak dalam politik identitas. Partai berlambang bintang mercy itu ditegaskannya adalah partai nasionalis-religius yang menolak upaya-upaya memundurkan demokrasi Indonesia.

"Kita ingin menghadirkan kerukunan antar identitas, antarsuku, antaragama, antarras, etnis dan sebagainya. Karena ini adalah negara kita, Indonesia untuk semua, bukan hanya untuk sebagian orang, termasuk kita tidak ingin terjadi politik fitnah yang merajalela," ujar AHY.

Ikuti Whatsapp Channel Republika