Dalam perjalanan kerjanya, jumlah anggota TGUPP terus berkurang setelah beberapa anggotanya mengundurkan diri. Yang paling terakhir adalah Bambang Widjojanto pada Juli lalu.
Bambang menjelaskan, keputusan itu ia ambil untuk fokus dalam menangani sidang praperadilan kasus dugaan suap pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dengan tersangka Mardani Maming. Adapun, Bambang diketahui menjadi kuasa hukum dari Mardani Maming.
"Agar lebih fokus di praperadilan dan meminimalisasi potensi konflik kepentingan," jelas dia.
Sebelum Bambag, Alvin Wijaya juga mengundurkan diri dari TGUPP pada April 2022. Hal itu disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tri Indrawan yang menerangkan, Alvin mengundurkan diri sejak 1 April 2021.
"Administrasinya ada mengundurkan diri. Periodenya 1 April sudah diberhentikan," kata Tri di ruang rapat Komisi A Gedung DPRD DKI Jakarta, pada awal Mei lalu.
Meski demikian, Tri tidak menjelaskan secara rinci mengenai alasan pengunduran diri Alvin. Sebab, jelas dia, Bappeda hanya memiliki kewenangan pada bagian administrasi.
"Saya kan menyampaikan terkait dengan administrasi yang sudah kita kerjakan," ujarnya.
Salah satu anggota aktif TGUPP Tatak Ujiyati, saat dikonfirmasi Republika kemarin, merespons kritik pedas ketua DPRD DKI Jakarta tentang kinerja TGUPP yang tidak ada dan hanya membuang anggaran DKI dengan gaji yang besar. Menurut Tatak, jika hal itu pendapat dari Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi langsung, maka tidak ada yang perlu dipermasalahkan.
“Kalau itu pendapat boleh saja, sah saja. Dan soal pendapat kinerja (TGUPP) silakan saja. Tapi ini kembali lagi kepada pemimpin daerah,” kata Tatak ketika dikonfirmasi, Rabu (14/9/2022).
Ditanya pernyataan Prasetyo yang mengusulkan pembubaran TGUPP berbarengan dengan Anies, Tatak tak menampiknya. Menurutnya, jika gubernur-gubernur atau penjabat selanjutnya tidak memerlukan TGUPP, hal itu bisa diterima.
“Jadi hal itu menurut saya tidak perlu jadi polemik, karena kewenangan gubernur,” katanya.
Ditanya kinerja selama ini, Tatak menyebut sangat beragam. Pasalnya, semua hasil atau program yang berhasil dikerjakan Anies, katanya, tidak hanya program yang diselesaikan oleh individu, tetapi oleh banyak dinas, badan dan biro, serta TGUPP itu sendiri.
“Tim Gubernur ini kan memang dianggap membantu menyelesaikan tugas. Sehingga jika melihat program Anies ter-deliver dengan baik, misal WTP DKI lima kali beruntun, kemudian JIS, itu juga dianggap kerja TGUPP,” katanya.
Lebih jauh, pernyataan Prasetyo yang membandingkan TGUPP zaman Jokowi dan Anies berbeda jauh, Tatak tak menggubrisnya. Kembali lagi, dia berkata jika itu pernyataan pribadi, maka hal itu bisa diterima.
Namun demikian, saat menjawab pernyataan yang menyebut TGUPP tidak bekerja optimal dan hanya menghabiskan anggaran APBD DKI yang besar, Tatak menolaknya. Menurut dia, setiap gubernur memang memiliki pandangan subjektif tersendiri, tetapi output dari program dipastikan berbeda.
“Bagi kita, agar lebih baik hasil dari program gubernur ter-deliver atau tidak,” jelas dia.