REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Sosial (Kemensos) menyebut, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM bertujuan untuk membantu masyarakat miskin menghadapi kenaikan harga berbagai komoditas, terutama bahan bakar minyak. Lebih jauh, BLT diyakini bisa menekan angka kemiskinan.
Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat mengatakan, berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan, program BLT dengan anggaran 12,4 triliun itu bisa menekan angka kemiskinan nasional sebesar 0,3 persen. Bahkan, kata dia, angka kemiskinan bisa turun hingga satu persen karena pihaknya juga terus menyalurkan berbagai program bantuan sosial (bansos) reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako.
"Jadi, pola pikirnya, kalau perhitungan Kemenkeu dari bantalan bansos itu bisa mengurangi kemiskinan sampai 1 persen. Kalau BLT BBM ya mungkin hanya terbatas hitungannya (0,3 persen), tapi kalau digabung dengan BLT yang lain, sudah tentu ini akan mempengaruhi dan paling tidak menjaga rate kemiskinan tidak sampai meningkat kembali," kata Harry dalam siaran persnya, Rabu (7/9/2022).
Keyakinan bahwa BLT bisa menekan angka kemiskinan nasional juga sempat disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, Selasa (6/9/2022). Dia meyakini hal itu karena kenaikan harga BBM sebenarnya menambah beban biaya hidup sebesar Rp 8 triliun kepada kelompok 40 persen masyarakat termiskin. Sedangkan pemerintah memberikan BLT sebesar Rp 12,4 triliun.
"Ada peluang angka kemiskinan turun, karena kita memberikan bantalan (bansos) lebih besar dari pada beban yang harus ditanggung masyarakat, khususnya masyarakat 40 persen terbawah," ujar Febrio.
Meski pemerintah yakin betul bisa menekan angka kemiskinan lewat BLT, tapi sejumlah pihak menilai kenaikan harga BBM akan berdampak panjang dan menurunkan daya beli masyarakat. Kelompok buruh, misalnya, meyakini kenaikan harga BBM bakal menyebabkan PHK besar-besaran karena pabrik-pabrik kemungkinan mengurangi pekerja lantaran biaya produksi membengkak untuk belanja bahan bakar. PHK pada akhirnya akan membawa pekerja masuk ke kelompok masyarakat miskin.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp 24,17 triliun kepada masyarakat sebagai tambahan bantalan sosial atas rencana pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini dibuat seiring keputusan pemerintah menaikkan harga BBM.
Sri mengatakan, anggaran Rp 24,17 triliun itu dibagi untuk tiga jenis bantuan. Salah satunya BLT untuk 20,65 keluarga. BLT ini senilai Rp 150 ribu per keluarga per bulan, selama empat bulan. Total anggaran program ini Rp 12,4 triliun
Ikuti Whatsapp Channel Republika