REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Tri Rismaharini menjamin bantuan sosial (bansos) yang digulirkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) tepat sasaran. Jaminan itu karena Kemensos melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan aplikasi cek bansos untuk mengecek kepesertaan.
"DTKS semakin kredibel dan akuntabel. Apabila ada masyarakat yang tidak menerima karena dihalangi oleh RT, bisa masuk di cekbansos," ujar Mensos Risma dalam diskusi daring Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), bertema Alih Subsidi BBM, Bansos Topang Masyarakat Miskin diikuti di Jakarta, Selasa (6/9/2022).
Mensos menyarankan masyarakat untuk segera membuka aplikasi itu lalu masuk ke usul sanggah di cekbansos. Masyarakat juga bisa mengecek melalui Command Centre 021171 agar dapat ditindaklanjuti.
Jika calon penerima manfaat dinyatakan berhak menerima bansos, Kemensos akan memproses pendamping dan setiap bulan pihaknya rutin rapat bersama aparat penegak hukum (APH) seperti Kejagung, KPK, BPKP, Bareskrim Polri untuk melakukan pengecekan. Apabila datanya betul, Kemensos akan cek rumah calon penerima manfaat dan akan mengusulkan datanya ke pemerintah daerah.
"Kami selalu memutakhirkan data setiap bulan. Sesuai dengan UU Penanganan Fakir Miskin verifikasi dan validasi data dilakukan oleh daerah, lalu ada pemadanan di Dukcapil, kemudian Pemda mengusulkan ke kami untuk selanjutnya kami tetapkan. Jadi, saya membuat keputusan menteri terkait pembaharuan data ini setiap bulan setelah menerima usulan dari daerah," ujar Mensos Risma.
Ia menerangkan selain bansos yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemensos juga akan memberikan tambahan bantuan sosial (top up), atau yang disebut bantalan, seiring adanya kenaikan kenaikan harga kebutuhan dasar. Bantuan tersebut disebut bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM), sebagai dana tambahan yang digulirkan Kemensos di luar bantuan rutin yang diterima oleh para penerima manfaat.
Penyaluran BLT senilai Rp150.000/bulan/KPM selama 4 bulan, yang akan dicairkan dalam dua tahap, yang akan ditambahkan baik untuk penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sampai hari ini yang sudah ditransfer ke PT Pos Indonesia sebesar Rp1.793.135.400.000 (Rp1,79 triliun) dan PT Pos Indonesia hingga kini pembayaran BLT BBM di 445 kabupaten/kota.
Rencananya besok melakukan pembayaran BLT BBM di 514 kabupaten/kota. Kemensos juga terus berkoordinasi dengan PT Pos untuk penyaluran ke daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan perjalanan darat.
Mensos Risma mengakui bahwa bantuan yang diberikan pemerintah sudah cukup besar. Artinya, diharapkan memang bisa mengakomodir kenaikan kenaikan harga yang selama ini terjadi di masyarakat.
Namun, seandainya ada penerima manfaat yang berhak, namun dia tidak punya KTP atau kartu lainnya untuk akses itu, Kemensos akan bekerja sama dengan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk membuat mereka supaya mempunyai data kependudukan sehingga mereka bisa mengakses bantuan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika