REPUBLIKA.CO.ID, JOMBANG -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pihaknya segera koordinasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jatim membahas kemungkinan dampak kenaikan harga BBM pada bahan pokok.
"Seperti beras baik medium maupun premium kemungkinan ada kenaikan sekitar 1,4 persen - 1,6 persen dari harga eksisting (keberadaan) sekarang. Namun ini akan terus kami pantau bersama dengan Tim dari BI dan BPS," kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Jombang, Sabtu.
Pihaknya menambahkan, saat ini sedang dilakukan exercise (latihan) terkait dengan Surat Edaran dari Mendagri berkenaan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mengendalikan inflasi di daerah.
Apalagi dengan kenaikan BBM bersubsidi ini akan mempengaruhi langsung maupun tidak langsung volatile food (Perkembangan harga komoditas pangan) atau inflasi komponen bergejolak.
"Saat ini kami sedang melakukan exercise terkait SE Mendagri ini bersama Tim BI dan BPS. Bagaimana BTT bisa digunakan kan untuk mensubsidi misalnya transportasi logistik agar tidak terjadi inflasi volatile food lebih dalam," kata dia.
Ia mengatakan, sebenarnya dua hari lalu sudah rapat dengan Bupati maupun Wali Kota di Jatim terkait dengan stok dan distribusi BBM. Namun, karena saat ini sudah ada keputusan resmi kenaikan harga BBM, rapat juga diagendakan lagi.
"Meskipun dua hari lalu saat rapat bersama Bupati, Wali Kota terkait stok dan distribusi BBM, saya sudah menginformasikan awal terkait ini, namun nanti hasilnya akan kami detailkan lagi," ujar dia.
Pemerintah Pusat resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan nonsubsidi. Kenaikan ini berlaku sejak 3 September 2022 mulai pukul 14.30 WIB.
Sejumlah harga BBM yang dinyatakan naik, yakni Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Lalu Pertamax nonsubsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.
Wacana kenaikan harga BBM bersubsidi sudah mencuat dalam beberapa waktu terakhir menyusul membengkaknya nilai subsidi energi yang mencapai Rp502 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta mengungkapkan, anggaran subsidi dan kompensasi energi akan kembali membengkak sebesar Rp198 triliun, jika tidak ada kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan Solar.
Saat ini, anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk 2022 dipatok sebesar Rp502,4 triliun. Angka tersebut sudah membengkak Rp349,9 triliun dari anggaran semula sebesar Rp152,1 triliun, sebagai upaya menahan kenaikan harga energi di masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika