REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komisi A DPRD DKI Jakarta menyoroti realisasi anggaran peningkatan kewaspadaan dan peningkatan kualitas penanganan konflik sosial pada APBD 2021 cukup besar. Anggaran tersebut belum efektif karena tawuran tetap terjadi dan tidak dapat diungkap penyebabnya.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, serapan anggaran penanganan konflik sosial di Jakarta di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta mencapai 99,09 persen dari Rp 4,6 miliar. Namun, anggaran itu masih belum efektif karena peristiwa tawuran masih marak di Jakarta.
"Persoalan yang berulang dan tidak pernah kunjung kita temukan solusinya. Harusnya jauh hari sebelum terjadi sesuatu harus bisa dilakukan prediksi, kita cari akarnya. Masa Jakarta berpuluh tahun tidak bisa menemukan akar persoalan tawuran," ujar Gembong dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (2/9/2022).
Gembong menjelaskan bahwa berdasarkan evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2021 di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Kesbangpol menuliskan serapan 99,09 persen, tetapi tidak menyertakan detail realisasi anggaran tersebut untuk menekan angka tawuran di Jakarta. Padahal, konflik sosial tersebut banyak memakan korban jiwa.
Karenanya, Gembong berharap Kesbangpol DKI dapat menjalankan fungsi dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan masyarakat yang berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. "Tahun depan, kami bisa prediksikan apa yang dibutuhkan pak Taufan (Kepala Badan Kesbangpol) untuk mengantisipasi itu (tawuran). Kami minta harus bisa mendeteksi potensi kerawanan Jakarta," ucapnya.
Anggota Komisi A DPRD DKI lainnya Nasrullah mengusulkan agar Kesbangpol membuat survei untuk mengetahui faktor penyebab seringnya terjadi tawuran sehingga bisa lebih mudah dalam membuat program antisipasi. "Survei sebagai alat analisa untuk mengetahui kondisi permasalahan, sehingga tugas pak Taufan untuk menjadikan bangsa ini aman dan tidak terpecah-pecah itu bisa dilakukan dari hasil survei," tutur Nasrullah.
Kepala Badan Kesbangpol DKI Taufan Bakri mengatakan pihaknya sudah pernah membuat survei yang dilakukan oleh tim pemantau pencegahan konflik namun memang diakui belum optimal. Ia berjanji membuat terobosan dengan menggandeng Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) lain, di antaranya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
"Ini sebuah rantai yang panjang dan bukan hanya Kesbangpol yang mengerjakan tapi ada runtunan yang harus semua lini bergerak. Sebab tugas Kesbang hanya sosialisasi," ujar Taufan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
