REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menjelaskan, program aktivistpreneur adalah sintesis antara aktivisme dan entrepreneurship. Menurut Ketua Umum DPP KNPI, M Ryano Panjaitan, aktivistpreneur ingin memadukan antara aktivisme yang berbasis moral, intelektualitas, advokasi dan jaringan, serta kekuatan entrepreneurship yang berbasis pada kemandirian, kreativitas, inovasi dan tujuan kesejahteraan.
"Mengapa kami di DPP KNPI periode 2022-2025 mengangkat tagline besar aktivistpreneur ini karena menurut saya inilah sedikit peran aktif pemuda membantu pemerintah mengatasi berbagai problematika sosial khususnya di kalangan pemuda yang menjadi basis konstituen KNPI," ujar Ryano dalam dialog kebangsaan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Kamis (1/9/2022).
Lulusan Universitas Al Azhar Mesir tersebut menyampaikan, ketika pemuda berdaya dan mandiri secara ekonomi maka persoalan radikalisme atau perilaku intoleransi dengan sendirinya akan hilang. "Itu sebabnya kami terus menggalakkan gerakan aktivistpreneur ini di kalangan pemuda termasuk di dalamnya pelajar dan mahasiswa termasuk salah satunya untuk melawan radikalisasi beragama," kata Ryani.
Dia pun meyakini, di kalangan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, tak ada bibit radikalisme atau perilaku intoleransi. "Karena saya yakin betul bahwa Islam yang jadi mazhab UIN adalah Islam rahmatan lilalamin, Islam yang moderat, Islam tasamuh. Islam itu sangat indah, sangat luwes melewati zaman. Tak usah khawatir insyaAllah. Kita harus mengambil peran moderasi beragama berbasis keilmuan sesuai nilai budaya kearifan lokal," kata Ryano.
Ketua Bidang Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme DPP KNPI, Muhamad Adnan Rara Sina, menegaskan, tujuan diselenggarakannya dialog kebangsaan di kalangan mahasiswa, adalah untuk mengajak mahasiswa agar lebih memahami pola radikalisasi beragama dan perilaku intoleransi yang marak belakangan. "Bahwa akar persoalan utama gerakan terorisme dan radikalisme ini adalah adalah ketidak adilan dan kemiskinan maka kami hadir dengan gerakan aktivistpreneur," ucapnya.
Direktur Perlindungan BNPT Brigjen Imam Margono menjelaskan, berdasarkan penelitian indeks potensi radikal (IPR) 2020, potensi radikalisme cenderung lebih tinggi pada perempuan, kalangan urban, gen Z, dan milenial serta yang aktif di internet. Dia menjelaskan, pentahapan radikalisasi dimulai dari keberadaan kelompok kecil yang tidak terafiliasi dengan kelompok teror.
Ikuti Whatsapp Channel Republika