REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Timur menduga ada pihak tertentu yang berupaya merusak nama PDIP untuk kepentingan tertentu dalam kasus dugaan penipuan pengadaan bantuan rumah layak huni di Sumba Barat Daya (SBD). PDIP NTT pun mendorong polisi mencari aktor intelektualnya.
"Karena itu kami mendesak polisi untuk segera mencari aktor intelektual dalam kasus pencatutan nama partai ini," kata Wakil Ketua DPD PDIP NTT Bidang Pemenangan Pemilu Cen Abubakar saat dihubungi, Selasa (30/8/2022) malam.
Menurut Cen kasus yang sama ini sudah pernah terjadi beberapa kali di beberapa daerah dan terakhir ada di Kabupaten Timor Tengah selatan (TTS) pada beberapa waktu lalu. Karena itu, ia yakin betul ada pihak tertentu yang bermain dalam kasus ini untuk merusak nama partai berlambang Banten tersebut.
Dia mengapresiasi upaya aparat kepolisian di Sumba Barat Daya (SBD) yang sudah menangkap lima tersangka tersebut dan sudah menahannya.
Cen mengklaim bahwa dari lima orang nama tersangka yang ditangkap tersebut tidak ada satu orang pun yang masuk dalam struktur organisasi DPD PDI Perjuangan NTT.
"Di PDI Perjuangan itu juga tidak ada namanya relawan partai. Yang ada hanya sayap partai yang mendukung partai, karena itu saya pastikan bahwa mereka yang ditangkap itu bukanlah kader partai," katanya.
Sebelumnya diberitakan sebanyak lima orang yang mengaku relawan PDI Perjuangan di Kabupaten SBD, NTT diamankan oleh aparat kepolisian SBD karena diduga terlibat kasus penipuan bantuan rumah layak huni kepada 1.300 orang.
Kasat Reskrim Polres Sumba Barat Daya Iptu Yohanes Balla menyebutkan orang itu adalah Margaretha Katoda, Simon Katoda, Agustinus Suru Lena, Dominukus Daka Dana dan Kornelia Kadi.
Ia menjelaskan dalam menjalankan aksinya sejumlah relawan yang mengaku relawan partai berlambang Banten itu mendatangi warga yang ingin mendapatkan bantuan rumah.