Senin 29 Aug 2022 10:55 WIB

APBN dan APBD Belanja Produk Impor, Jokowi: Sangat Bodoh Sekali!

Jokowi meminta BI mengawal implementasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Agus raharjo
Presiden Joko Widodo menyapa relawan saat menghadiri Konser Satu Komando Sapu Lidi di Stadion Gelora 10 November Tambaksari, Surabaya, Jawa Timur, Ahad (21/8/2022). Gabungan relawan Surabaya menggelar konser akbar Satu Komando Sapu Lidi sebagai wujud komitmen mendukung dan mengawal seluruh sikap dan kebijakan Jokowi untuk kemajuan Bangsa Indonesia.
Foto: ANTARA/Umarul Faruq
Presiden Joko Widodo menyapa relawan saat menghadiri Konser Satu Komando Sapu Lidi di Stadion Gelora 10 November Tambaksari, Surabaya, Jawa Timur, Ahad (21/8/2022). Gabungan relawan Surabaya menggelar konser akbar Satu Komando Sapu Lidi sebagai wujud komitmen mendukung dan mengawal seluruh sikap dan kebijakan Jokowi untuk kemajuan Bangsa Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Bank Indonesia (BI) serta perbankan lainnya, terutama Himbara, agar memberikan pendampingan dan pengawalan terhadap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Kartu Kredit Pemerintah Domestik. Sehingga, kata dia, terjadi kecepatan dalam pembayaran belanja produk-produk dalam negeri.

“Kecepatan pembayaran mungkin dulu pembayarannya mundur-mundur, dengan kartu kredit ini mestinya begitu transaksi langsung bayarnya sudah masuk ke rekening kita,” ujar Jokowi saat peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan QRIS antarnegara di Gedung Thamrin, Bank Indonesia, Jakarta, Senin (29/8/2022).

Baca Juga

Jokowi mengatakan, pemerintah sudah membangun ekosistem agar penggunaan produk-produk dalam negeri dapat ditaati bersama. Sehingga, belanja pemerintah pusat, BUMN, dan juga pemerintah daerah menuju pada pembelian produk dalam negeri.

Ia pun kembali mengingatkan agar dana APBN maupun APBD yang dikumpulkan pemerintah baik dari pajak maupun PNBP tak digunakan untuk belanja produk-produk impor.

“Saya pesan betul sangat lucu sekali, sangat bodoh sekali kalau uangnya yang dikumpulkan oleh pemerintah baik dari pajak maupun PNBP masuk menjadi APBN, masuk menjadi APBD kemudian belanjanya produk-produk impor,” kata dia.

Karena itu, ia meminta Kepala LKPP agar segera menyelesaikan sistem yang mengawal pembelanjaan produk dalam negeri.  

Jokowi menyebut, komitmen belanja produk dalam negeri oleh kementerian/lembaga, BUMN, maupun pemerintah daerah pun telah mencapai lebih dari Rp 800 triliun. Realisasinya juga sudah mencapai lebih dari Rp 400 triliun. Ia yakin, jika seluruh komitmen tersebut dapat tercapai maka dapat mendorong pergerakan ekonomi.

Sementara untuk QRIS antarnegara, Jokowi meminta agar dapat dikoneksikan dengan negara lain sehingga memberikan kemudahan bagi UMKM serta pariwisata Indonesia untuk bisa berhubungan dengan negara lainnya, seperti Thailand. Dengan demikian, Jokowi berharap adanya efisiensi.

“Kita harapkan terjadi efisiensi dan kita tidak hanya menjadi pasar, tidak hanya menjadi pengguna tapi kita juga memiliki sebuah platform aplikasi yang bisa nantinya penggunanya semakin banyak,” ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement