REPUBLIKA.CO.ID, PADANG--Anggota DPR dapil Sumatra Barat, Andre Rosiade, meresmikan lagi pembangunan jalan tol Padang-Sicincin. Sebelumnya, pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru seksi I itu mangkrak selama 1,5 tahun. Penyebabnya karena lambatnya proses pembebasan lahan.
"Lamanya pembebasan lahan ini bukti ketidakmampuan dan ketidakseriusan Pemprov Sumbar. Kita harap Pemprov Sumbar segera bangun dari tidurnya, segera bekerja karena daerah lain yang 133 kilometer Pekanbaru-Dumai bisa mereka selesaikan dalam 3 tahun, kita lima tahun masih 4,2 kilometer. Kan sangat memprihatinkan,” kata Andre, Senin (29/8/2022).
Pembangunan tol Padang-Sicincin ini telah dimulai sejak 20 Desember 2018. Dari main road sepanjang 36 km, hingga posisi Agustus 2022 atau 4 tahun, baru diselesaikan 4,2 Kilometer. Dari 4,2 kilometer itu, baru bisa dilalui sepanjang 2 kilometer saja.
Andre mengkritik Pemerintah Provinsi Sumatra Barat yang tidak sanggup menyelesaikan persoalan jalan tol Padang-Sicincin. Mangkraknya tol membawa dampak buruk bagi daerah.c"Sekali lagi, harapan kami Pemprov (Sumbar) bangun dari tidur, segera bebaskan lahan. Kami sebagai anggota DPR-RI mewakili Sumbar memastikan Hutama Karya bekerja dan memastikan anggarannya ada untuk pembangunan ini. Kita mendorong Hutama karya segera melakukan pembangunan, meski pembebasan lahan masih 77 persen," ucap Andre.
Andre mengatakan Sumbar paling lambat untuk proses pembangunan jalan tol. Ia membandingkan provinsi lain seperti Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, dan lain-lain yang pembangunan jalan tolnya berkembang cukup pesat. Riau sendiri yang menjadi bagian jalan tol ini sudah hampir sampai ke perbatasan Sumbar. "Provinsi lain bisa, kenapa Sumbar tidak bisa," kata Andre menambahkan.
Direktur Operasi III PT Hutama Karya, Koentjoro, menyebut memang proses pembangunan jalan tol Padang-Sicincin lebih lambat dari pembangunan ruas lain di Sumatra. Penyebabnya kata dia adalah lambatnya proses pembebasan lahan oleh Pemprov Sumbar.
"Secara nasional, kita tergolong sangat sedikit dibanding wilayah lainnya di Indonesia. Memang lambat ya di Sumbar. Dampaknya tentu saja, masyarakat Sumbar tidak bisa menikmati infrastruktur yang baik dan berkualitas," ujar Koentjoro.
Ia menyebut pembangunan tol Padang-Pekanbaru seksi I ini sudah berhenti sejak 1,5 tahun lalu. Pihaknya mendapatkan informasi proses pembebasan lahan yang dilakukan Pemda baru 70 persen. Selama pembangun terhenti, Hutama Karya hanya sebatas melakukan pemeliharaan jalan yang sudah sudah selesai dibangun. Dan itu menurut dia tetap saja memakan biaya tambahan.
Di mana Hutama Karya saat ini akan mendapatkan biaya Rp 30 triliun APBN untuk kelancaran pembangunan. "Uang tidak masalah. Masalahnya hanya pembebasan lahan. Kalau lahan sudah dibebaskan, pembangunan bisa dipercepat," kata Koentjoro menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika