REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Akademisi Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Eddy Suratman, menilai dana tak terduga daerah yang berada di APBD bisa bermanfaat untuk membantu mengendalikan dan menekan laju inflasi.

Menurut dia, dana tak terduga ini dapat membantu stabilitas harga pangan agar tidak terlampau tinggi dan terjangkau oleh masyarakat, sehingga laju inflasi dapat lebih terkendali. "Inflasi ini juga dialami kondisi global. Contoh di Inggris dalam 40 tahun terakhir saat ini tertinggi begitu juga Eropa dan lainnya. Jadi apa yang disampaikan Presiden untuk mendorong daerah menggunakan dana tak terduga sangat strategis," ujarnya di Pontianak, Kalbar, Ahad (21/8/2022).

Oleh karena itu, Eddy memastikan dana tak terduga di setiap APBD daerah bisa menyasar untuk kelancaran distribusi barang. Kemudian di titik tertentu, bisa dimanfaatkan untuk mengadakan pasar murah gunamencegah harga tidak terkendali.

"Bahkan bisa juga memberikan subsidi pada barang yang dijual di tengah masyarakat. Contoh kalau beras tinggi bisa disubsidi melalui Bulog. Harga tetap dijual normal karena ada subsidi," jelas dia.

Ia juga menyebutkan inflasi nasional saat ini sudah di atas 4 persen, atau sedikit di atas sasaran 3 persen plus minus 1 persen. Kondisi serupa juga mulai terjadi di daerah-daerah lainnya.

"Kalbar juga mulai cenderung naik. Padahal biasanya Kalbar di bawah 3 persen. Ini tentu menjadi perhatian bersama dan kita paham jangan sampai inflasi dua digit," kata dia.

Ia menekankan, agar inflasi terkendali pastikan ketersediaan barang harus dijamin. Kemudian, distribusi barang ke setiap daerah lancar dan pengusaha tidak bermain untuk menumpuk barang dan memanfaatkan kondisi.

"Pengawasan oleh aparat terhadap berbagai hal di atas patut dilakukan agar semua berjalan normal," kata Eddy.

Ikuti Whatsapp Channel Republika