REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan kasus penyakit malaria di daerah ini mengalami penurunan cukup signifikan. Sebelumnya angka kasus malaria sebanyak 15.419 kasus dan kini menjadi 9.419 kasus.
"Kasus malaria di provinsi ini terus mengalami penurunan yang sangat signifikan setelah pemerintah melakukan berbagai upaya penanggulangan penyebaran malaria diberbagai daerah," kata Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat dalam pidato radio dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan Wakil Gubernur NTT Josef A Nae Soi di Kupang, Senin (15/8/2022).
Ia menyebutkan kasus malaria yang terjadi pada 2020 tercatat 15.314 kasus dan pada 2021 menurun menjadi 9.419 kasus. "Dukungan masyarakat dalam melakukan upaya penanggulangan penyakit malaria sangat tinggi, sehingga kasus malaria di provinsi ini turun cukup signifikan dalam kurun waktu sekitar satu tahun," kata Viktor.
Menurut Viktor, Pemprov NTT juga terus berupaya menekan kasus demam berdarah dengue (DBD) dengan mempromosikan empat pilar strategi pencegahan dan pengendalian DBD. Keempat pilar tersebut adalah memperkuat surveilans kasus dan vektor didukung dengan laboratorium yang memadai, serta memperkuat penatalaksanaan penderita di fasilitas kesehatan. Selain itu, meningkatkan pemberantasan vektor secara terpadu bersama masyarakat dan memperkuat kemitraan dengan berbagai pihak dalam pencegahan dan penanggulangan KLB DBD.
Dia mengatakan Pemprov NTT terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan berkomitmen untuk menekan kasus kematian ibu dan bayi agar NTT menjadi daerah tanpa kasus kematian ibu dan anak. Menurut dia, kasus kematian ibu dan anak hingga Juni 2022 sebanyak 69 kasus, dari 112 kasus pada 2021. Sementara itu, kasus kematian bayi hingga Juni 2022 sebanyak 453 kasus atau turun 502 kasus, dari 955 kasus pada 2021.
"Pemerintah Provinsi NTT terus berupaya melakukan upaya agar kasus kematian ibu dan bayi terus menurun melalui intervensi program pelayanan sektor kesehatan yang lebih memadai," kata Viktor.
Ikuti Whatsapp Channel Republika