REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Abdu Rachim menginstruksikan semua dinas dan instansi di Kota Bogor untuk berkontribusi mengatasi kemiskinan yang meningkat 1,1 persen selama pandemi Covid-19. Dedie mengatakan, rapat koordinasi strategis telah dilaksanakan bersama puluhan perwakilan dinas di Pemerintahan Kota (Pemkot) Bogor.
Seluruh dinas diajak untuk membantu membangun mental masyarakat agar mau menangkap peluang. "Kami sudah menginstruksikan agar kontribusi setiap dinas untuk mengatasi masalah kemiskinan yang sedikit bertambah karena Covid-19. Terutama bantu mentalitas-mentalitas masyarakat bangkit percaya diri menangkap peluang," ujar Dedie di Kota Bogor, Jawa Barat (Jabar), Jumat (12/8/2022).
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bogor Tahun 2022 di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Kamis (11/8/2022), Dedie menilai, langkah strategis telah dibahas untuk melibatkan semua unsur masyarakat dalam membantu Pemkot Bogor mengatasi kemiskinan. Sejumlah pihak juga sudah digandeng.
Seperti organisasi keagamaan, kader posyandu, perusahaan swasta untuk skema tanggung jawab sosial (CSR), potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS), serta organisasi perempuan dan lembaga kemasyarakatan lain yang digandeng untuk menjadi mitra Pemkot Bogor. Dalam konteks kemiskinan, Kota Bogor patut bersyukur tidak masuk kategori kemiskinan ekstrem.
Meskipun sebanyak 17 kabupaten/kota di Jabar masuk kategori angka kemiskinan cukup tinggi. Menurut Dedie, dalam evaluasi penanggulangan kemiskinan masih nampak indikasi kemiskinan karena jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang diproyeksikan membutuhkan bantuan sebanyak Rp 44,4 miliar yang disisihkan dari APBD tahun 2022 untuk sekitar 20 ribu rumah.
Selain bantuan sosial fisik, kata dia, Pemkot Bogor juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan sehari-hari dengan menyisihkan anggaran sekitar tujuh persen atau Rp 161 miliar dari Rp 2,3 triliun untuk bantuan sosial (bansos) lain. APBD Kota Bogor 2022 memiliki pendapatan Rp 2,3 triliun dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 1,1 triliun dan pendapatan transfer Rp 1,2 triliun.
Namun demikian, Dedie berpendapat selain masalah fisik, warga Kota Bogor masih perlu dukungan mental agar mau kreatif melihat potensi pekerjaan dan usaha. "Yang tidak terlihat dan justru cukup berbahaya adalah mental, kemiskinan dari mentalnya. Banyak sebetulnya kesempatan, peluang, tetapi karena tidak punya percaya diri, tidak berkeinginan untuk berubah," ujar eks direktur KPK itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika