REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak mempertanyakan urgensi dari perubahan nama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan terhadap lima rumah sakit umum daerah (RSUD) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menjadi rumah sehat.

"Kalau mau dibikin perubahan nama itu ya yang harus diubah itu kondisi dalamnya. Bukan namanya. Sekarang apa yang diharapkan dengan perubahan itu menjadi rumah sehat?" kata Gilbert kala dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (4/8/2022).

Baca: Fraksi PSI DPRD DKI Sindir Anies Gelar Formula E, tapi Kantor PAM Jaya Perlu Renovasi

Gilbert menyebutkan, tak seharusnya ada perubahan nama RS menjadi rumah sehat, yang akhirnya akan menimbulkan kerancuan. Apalagi, sambung dia, tata nama tersebut sudah ada sejak puluhan tahun. Dia menyinggung, RS sudah dikenal sebagai rumah sakit, bukannya rumah sehat.

Karena itu, Gilbert mengingatkan Anies untuk tidak sembarangan dalam mengganti nama tanpa mendiskusikannya dengan ahli tata bahasa. Dia juga meminta Pemprov DKI perlu berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Baca: Deretan Ulama Besar Hadir di Akad Nikah Putri Anies, Mulai Quraish Shihab Sampai UAH

"Artinya, DKI tidak boleh sembarangan menggantinya tanpa membicarakan hal ini dengan ahli tata bahasa dan meminta pendapat dari Kemenkes," tutur Gilbert.

Perubahan nama akibat kebijakan Anies itu, tuding Gilbert, bisa menimbulkan kerancuan. Akhirnya akan menimbulkan ambiguitas dalam mengartikan kata dari bahasa asing untuk rumah sakit. "Akhirnya mengartikan bahasa Inggris hospital akan menjadi dua arti, rumah sehat untuk RSUD DKI dan rumah sakit buat RS di luar RSUD DKI yang keduanya mempunyai arti yang berbeda," kata Anies.

Kondisi itu akan membingungkan mereka yang sekolah. "Ini sama seperti arti rumah singgah yang berbeda dari rumah tinggal," ujar Gilbert.

Baca: Jokowi, SBY, Prabowo, JK, hingga Surya Paloh Datang ke Nikahan Putri Anies Baswedan

Ikuti Whatsapp Channel Republika