REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemberdayaan dan keberpihakan Pemerintah yang diwakili Kementerian BUMN, saat ini kepada UMKM dinilai mengalami banyak perkembangan yang positif. Banyak terobosan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menunjukan keberpihakan kepada UMKM.
Contohnya mempermudah perizinan UMKM dalam mengurus Nomor Izin Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. Dosen di Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) FISIPOL UGM, Dr. Hempri Suyatna, S.Sos., M.Si., berpendapat, dengan kemudahan UMKM mengurus NIB, maka mereka akan gampang untuk mengakses KUR.
Terobosan lainnya yang dilakukan pemerintah adalah digitalisasi UMKM. Ia berkata, dengan digitalisasi ini membawa dampak positif bagi pelaku UMKM untuk dapat membuka pangsa pasar yang lebih luas lagi.
Ia berkata, banyak kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah untuk membantu pengusaha UMKM termasuk di saat pandemi Covid-19 beberapa waktu yang lalu. Namun yang paling menonjol adalah digitalisasi UMKM dan kemudahan perizinan.
"Platform digital UMKM harus memiliki keunikan tersendiri. Sehingga bisa bersaing dengan platform digital lainnya. Terobosan yang dilakukan Presiden Jokowi ini patut diapresiasi," kata Hempri.
Dari berbagai terobosan terbaru Pemerintah dalam memberdayakan UMKM, yang paling unik dan menarik di mata Hempri adalah kebijakan yang dikeluarkan Menteri Erick Thohir untuk memberikan ruang kepada UMKM di Sarinah. Terobosan sharing economy yang digagas Menteri Erick di Sarinah yang menggabungkan ekonomi modern dan ekonomi tradisional dipercaya mampu membuat pengusaha UMKM naik kelas. Sebab selama ini banyak toko ritail moderen berdiri namun meninggalkan UMKM.
Menurut Peneliti dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM ini, sharing economy ini bisa diterapkan untuk proses pembentukan UMKM yang lebih masif. Selama ini selalu dibenturkan ekonomi modern dengan ekonomi tradisional yang mayoritas UMKM. "Sehingga sinergi antara ekonomi modern dan ekonomi tradisional dapat bersatu di dalam Sarinah merupakan terobosan sangat cerdas yang dilakukan Menteri Erick," kata Hempri.
Kebijakan sharing economy Menteri Erick di Sarinah dinilai Hempri harusnya bisa menjadi contoh bagi Kementerian lembaga lainnya untuk memberdayakan UMKM. Kementerian lembaga dapat memberikan ajuran yang mirip dengan apa yang dilakukan Menteri Erick di Sarinah.
Selama ini banyak UMKM yang mampu memproduksi barang berkualitas ekspor namun memiliki kendala tak bisa memasarkan produksinya. Namun permasalahannya mereka tak bisa memasarkan produknya. Dengan adanya Sarinah dipercaya akan mampu memberikan harapan bagi pengusaha UMKM untuk dapat memasarkan barang produksinya untuk menembus pasar global.
Erick Thohir sudah memberikan contoh nyata di Sarinah. Idealnya kebijakan Menteri Erick di Sarinah dapat menjadi ajuran Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk menerapkan sharing economy di masing-masing daerah sesuai dengan kondisi dan karakteristiknya.
"Konsep sharing economy ini harus mewarnai kebijakan penggembangan UMKM secara Nasional. Sehingga ekonomi tradisional tidak tergusur dengan ekonomi modern," ujar Hempri.
Agar perkonomian Nasional yang didukung UMKM ini terus bergulir, Hempri mengharapkan Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan untuk membeli produk dari pengusaha UMKM lokal. Tujuannya agar UMKM dapat menjadi tuan rumah di negerinya sendiri Pemerintah juga harus mendorong ekosistem penggembangan UMKM menjadi terintegrasi.
Selama ini penggembangan UMKM banyak digarap oleh Kementerian. Namun problemnya kerap jalan sendiri-sendiri. Tidak terintegrasi termasuk tidak adanya kemitraan dengan BUMN.
Kementerian BUMN nantinya dapat menjadi motor penggerak kemitraan dengan UMKM berdasarkan road map yang dibuat Kementrian UMKM. "Event G20 yang dilaksanakan di Bali juga dapat memberikan kesempatan bagi pengusaha UMKM lokal untuk dapat memenuhi kebutuhan delegasi yang akan hadir di sana," ucap Hempri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika