Menurut dia, di wilayah Pantai Depok terdapat empat aktivitas ekonomi masyarakat, yang pertama nelayan yang menangkap ikan di laut dengan perahu, aktivitas perdagangan karena terdapat jual beli ikan segar secara langsung di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Depok. Kemudian, ada aktivitas berupa industri pengolahan ikan yang dilakukan oleh Koperasi KUB Mina Bahari Pantai Depok, selanjutnya adanya jasa usaha pariwisata berupa kuliner dan jasa jasa usaha pariwisata yang lain.

"Ini menjadi program daerah, bukan OPD (organisasi perangkat daerah) baik DIY maupun Kabupaten Bantul, karena Ngarso Dalem sudah dawuh(perintah) seperti ini kita berpacu dengan waktu bagaimana membuat suatu perencanaan yang terintegrasi antar empat sektor ini," katanya.

Dia mengatakan, untuk merealisasikan penataan kawasan wisata Pantai Depok bukan pekerjaan sepele dan mudah, karena membutuhkan koordinasi lintas sektor yang ada di Bantul dan DIY, termasuk juga pelaku usaha atau masyarakat pesisir. "Makanya kita pasti lari 'kenceng' bagaimana kita bisa menghasilkan satu perencanaan sampai DED (detail engineering design) nya, untuk memastikan keempat sektor ini mendapatkan ruang untuk berproduksi secara optimal," katanya.

Rencana penataan kembali Pantai Depok itu menyusul adanya gelombang tinggi pada Sabtu (16/7/2022) yang berdampak abrasi dan menghempaskan beberapa bangunan nonpermanen di bibir pantai, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X telah meninjau lokasi terdampak pada Selasa (19/7/2022).

"Saya ingin bagaimana bapak dan ibu punya kesepakatan kita mendesain ulang bagaimana Depok ini sebagai kawasan yang punya potensi kita tata kembali, kita tata kembali dengan fasilitas yang memang harapan saya lebih baik," kata Sultan saat dialog dengan pelaku usaha Pantai Depok, Bantul, Selasa.