REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta camat dan lurah untuk lebih teliti dan selektif dalam memilih para calon penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) agar tepat sasaran.

"Rusunawa diprioritaskan khusus untuk warga MBR (masyarakat berpenghasilan rendah)," kata Wali Kota Eri Cahyadi di Surabaya, Jatim, Rabu (20/7/2022).

Nantinya, kata dia, apabila penghuni rusunawa tersebut telah lulus sebagai MBR, maka akan berstatus mengontrak dan bersiap untuk digantikan oleh MBR yang lain.

"Kalau di dalam rusunawa tidak ada yang keluar, yang salah adalah Pemkot Surabaya. Harusnya mereka lulus dan sudah tidak menjadi MBR lagi," ujar dia.

Sebab, menurut Eri, keberhasilan pemerintah adalah harus bisa mengentaskan MBR yang ada di Kota Surabaya. Namun, pemkot juga memberikan kesempatan bagi MBR tinggal di rusunawa untuk sementara waktu, jika warga tersebut tiba-tiba tidak masuk kategori MBR.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu juga berharap para Kader Surabaya Hebat (KSH), apabila mengetahui permasalahan tersebut, bisa segera menyampaikan langsung kepada Lurah atau Camat setempat.

"Karena yang mengantre untuk tinggal di rusunawa itu ada ribuan warga. Maka, inilah tugas pemkot untuk bisa memberikan pekerjaan, agar (mereka) bisa kontrak rumah atau tinggal di tempat yang lainnya," kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan, ada sembilan rumah susun sederhana milik (rusunami) yang akan dibangun di Surabaya pada 2023.

"Rusunami disiapkan sebagai opsi bagi warga yang sudah lepas dari status MBR dan sebelumnya tinggal di rusunawa," kata Irvan.

Menurut Irvan, warga yang sudah lepas dari MBR itu diharapkan bisa memiliki rumah seperti rusunami dengan angsuran rendah. Sehingga, lanjut dia, rusunawa hanya sebagai transit untuk bisa memiliki rumah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika