Rabu 20 Jul 2022 15:51 WIB

Legislator Dorong Pembangunan Markas Militer Permanen di Papua

KKB melancarkan teror pada Orang Asli Papua (OAP) dan pendatang.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Agus raharjo
Kerabat membawa peti berisi jenazah korban penembakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Juda Gurusinga saat pemakaman di Desa Sayum Sabah, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (18/7/2022). Juda Gurusinga merupakan salah satu korban penembakan KKB di Papua.
Foto: ANTARA/Martino Depari
Kerabat membawa peti berisi jenazah korban penembakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Juda Gurusinga saat pemakaman di Desa Sayum Sabah, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (18/7/2022). Juda Gurusinga merupakan salah satu korban penembakan KKB di Papua.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno mendorong agar dibangun markas militer untuk mencegah aksi teroris Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Menurutnya, satuan keamanan sementara tak mampu mengatasi konflik dengan KKB di Bumi Cendrawasih.

"Saya terus mendorong untuk dibentuknya markas-markas militer yang bersifat permanen, pembentukan Kodam baru, Kodim, dan Koramil," ujar Dave di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/7/2022).

Baca Juga

Satuan tugas keamanan sementara, jelas Dave, hanya bertugas selama enam bulan hingga maksimal satu tahun. Waktu tersebut dinilainya tak cukup untuk melakukan pendekatan kultural dan emosional secara optimal di Papua.

"(Markas militer permanen) menjalin komunikasi intens dengan warga setempat, terbentuk ikatan batin, sehingga saling memperkuat dan terus membangun kecintaan pada NKRI ke depannya," ujar Dave.

Kendati demikian, ia berpandangan masalah Papua harus diselesaikan secara komprehensif di berbagai sektor. Bukan hanya dengan pendekatan militer yang bertujuan untuk mengatasi KKB yang kerap menyerang warga sipil.

"Perlu usaha-usaha pemerintah melakukan, bukan hanya pendekatan ekonomi, tetapi kultural hingga agama. Ini perlu kita dukung agar pemerataan pembangunan akses pendidikan terus berjalan," ujar politikus Partai Golkar itu.

Anggota DPD daerah pemilihan (Dapil) Papua Yorrys Raweyai menilai, KKB tengah berusaha memecah-belah kehidupan masyarakat yang dinilainya berangsur harmonis di Papua. Tujuannya untuk membangun suasana kebencian dan permusuhan antarsesama warga.

"Aksi-aksi KKB sedang memecah-belah persatuan dan kesatuan masyarakat Papua dalam bingkai NKRI. Tanpa tindakan tegas dari pemerintah, sinergi sosial-kemasyarakatan yang terjalin selama ini akan menyusut dan boleh jadi berubah menjadi kebencian dan permusuhan," ujar Yorrys.

Ia menduga, aksi KKB akhir-akhir ini terfokus pada wilayah-wilayah konflik di Papua. Tidak hanya menyasar orang asli Papua (OAP), tapi juga masyarakat umum yang selama ini bekerja di sana.

"KKB sedang melancarkan teror dengan menyasar para penduduk yang bukan hanya OAP, tapi juga masyarakat umum, termasuk masyarakat pendatang yang sedang bermukim dan mencari nafkah di Papua," ujar Yorrys.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement