REPUBLIKA.CO.ID, PANGANDARAN -- Kabupaten Pangandaran menjadi salah satu daerah yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dalam pelaksanaan vaksinasi. Pasalnya, cakupan vaksinasi dosis lengkap di Kabupaten Pangandaran termasuk ke dalam kelompok daerah dengan catatan yang perlu ditingkatkan.
Ketua Harian Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Pangandaran, Suheryana, mengatakan, pihaknya secara konsisten terus melakukan evaluasi pelaksanaan vaksinasi. Dari hasil evaluasi itu, ditemukan adanya penurunan minat masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19.
"Memang semangat vaksinasi masyarakat agak turun. Namun nanti pasti akan dievaluasi yang sudah dicapai saat ini," kata dia saat dikonfirmasi Republika, Rabu (13/7/2022).
Ihwal Kabupaten Pangandaran menjadi salah satu daerah yang mendapat catatan harus meningkatkan cakupan vaksinasi dosis lengkap, Suheryana belum mau mengomentarinya lebih lanjut. Ia mengaku harus mengecek terlebih dahulu data terbaru cakupan vaksinasi di Kabupaten Pangandaran.
Berdasarkan data Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Pemprov Jabar (Pikobar), terdapat lima daerah yang mendapat catatan harus meningkatkan cakupan vaksinasi dosis pertama, yaitu adalah Kabupaten Tasikmalaya dengan cakupan 92,2 persen per 11 Juli 2022, Kabupaten Pangandaran 92,1 persen, Kabupaten Sumedang 91,8 persen, Kabupaten Bekasi 91,2 persen, dan Kota Depok 88,4 persen. Sementara lima daerah dengan cakupan vaksinasi dosis kedua yang perlu ditingkatkan adalah Kabupaten Tasikmalaya 79,2 persen, Kota Depok 78,8 persen, Kabupaten Purwakarta 78,8 persen, Kabupaten Pangandaran 77,2 persen, dan Kabupaten Majalengka 76,6 persen.
"Saya belum mengecek datanya. Kadang data dari daerah dengan provinsi itu berbeda. Itu juga harus dicek dulu," kata Suheryana.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, Aang Saeful Rahmat, mengatakan, cakupan vaksinasi dosis lengkap sudah dalam batas aman. Ia menyebutkan, cakupan vaksinasi dosis pertama di Kabupaten Pangandaran sudah berada di angka sekitar 93 persen dan cakupan dosis kedua sudah lebih dari 70 persen.
Kendati demikian, ia mengaku cakupan dosis lengkap di daerahnya belum mencapai angka 100 persen. Artinya, masih ada sasaran vaksinasi yang masih harus dikejar.
"Menurut hasil evaluasi dari provinsi itu cakupan vaksinasi lengkap lansia di sini agak rendah. Ini harus lebih banyak jemput bola. Soalnya kalau lansia datang ke puskesmas itu lebih berat," kata dia.
Selain itu, Aang menyebutkan, pekerjaan rumah lain Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran dalam pelaksanaan vaksinasi adalah meningkatkan cakupan dosis ketiga atau booster. Sebab, cakupan booster di Kabupaten Pangandaran saat ini masih di bawah 30 persen.
Menurut dia, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk melakukan meningkatkan cakupan vaksinasi, termasuk booster. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan surat edaran ke setiap puskesmas untuk meningkatkan cakupan booster.
"Kendalanya itu antusias masyarakat sudah menurun. Sudah jenuh juga mungkin masyarakatnya. Itu juga menuntut kami untuk Inovasi dalam melaksanakan vaksinasi," ujar Aang.
Ihwal ketersediaan logistik vaksin, ia menyebut stok yang ada di Kabupaten Pangandaran masih aman. Petugas kesehatan juga dalam kondisi siap untuk melakukan vaksinasi.
"Tinggal upaya mendongkraknya. Kami juga sudah membuat program untuk melakukan vaksinasi masif pada pekan pekan ini. Salah satunya dengan mendorong sosialisasi kepada masyarakat juga kerja sama lintas sektor," kata dia.
Aang mengatakan, adanya kebijakan pemerintah pusat yang menjadikan booster sebagai prasyarat perjalanan dalam negeri diharapkan dapat meningkatkan kembali minat masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi. Sebab, masyarakat juga disebut perlu motivasi lain untuk melakukan vaksinasi.
"Mudah-mudahan itu bisa mendongkrak juga," kata dia.
Ihwal menjadikan booster sebagai prasyarat masuk ke destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran, Suheryana mengatakan, hal itu belum diberlakukan. Namun, menurut dia, selama ini pihaknya selalu memberikan imbauan agar setiap wisatawan yang datang itu sudah booster. Apalagi dalam beberapa kegiatan yang potensi menimbulkan kerumunan.
"Namun, selama ini sifatnya baru imbauan, bukan kewajiban. Kalau itu nanti menjadi kewajiban dari pemerintah pusat, kamu akan ikuti," ujar Suheryana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika