REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah selalu menjadikan hasil survei lembaga-lembaga kredibel sebagai cermin sesungguhnya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Hasil survei bisa berubah lagi menjadi lebih baik atau sebaliknya, tergantung kinerja pemerintah.
"Saya mewakili pemerintah sangat bersyukur melihat hasil survei sekarang. Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah mengalami kenaikan hampir di semua sektor," kata Mahfud MD dalam diskusi daring Rilis Survei Nasional Indikator Politik Indonesia yang dipantau di Jakarta, Senin (11/7/2022).
Pemerintah akan berusaha menjaga komitmen untuk memperbaiki kinerja dan terus menunggu hasil-hasil survei setiap saat untuk selalu didiskusikan guna melakukan perbaikan. Mahfud mengaku bersyukur bahwa pandangan masyarakat terhadap pemerintah tidak statis.
Ini selalu berubah sesuai perkembangan dan perubahan kinerja pemerintah. Terlihat pada hasil survei April 2022 kinerja pemerintah dinilai masyarakat turun sebesar 59,9 persen karena ada persoalan seperti persoalan minyak goreng, katanya.
Sementara hasil survei pada Juni 2022 menunjukkan kinerja pemerintah kembali naik sebesar 67,5 persen. Ini setelah pemerintah merespons persoalan-persoalan yang terjadi dengan sejumlah langkah perbaikan.
Sebelumnya Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa total responden yang puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) berdasarkan hasil temuan survei nasional tatap muka mencapai 67,5 persen. Responden yang mengaku sangat puas (9,7 persen), puas (57,8 persen), kurang puas (25,8 persen), tidak puas sama sekali (4,4 persen), dan tidak tahu atau tidak menjawab (2,2 persen).
Publik mengaku puas karena pemerintah memberikan bantuan kepada rakyat kecil dan menjalankan pembangunan infrastruktur. Sedangkan publik yang tidak puas kinerja Presiden Jokowi karena faktor harga kebutuhan pokok yang meningkat.
Faktor bantuan yang tidak merata dan tidak tepat sasaran juga menjadi alasan bagi publik yang tidak puas. "Hati-hati pemerintah untuk ke depannya terdapat rencana memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, tetapi dinikmati oleh yang tidak berhak akan memicu ketidakpuasan publik yang tidak menerimanya," kata Burhanuddin.
Survei mulai melakukan pengumpulan data pada 16-24 Juni 2022. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
Dalam survei ini jumlah sampel basis sebanyak 1.200 orang dengan responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Penarikan sampel hasil survei menggunakan metode multistage random sampling.
Sampel berasal dari seluruh Provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel basis 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika