Kamis 07 Jul 2022 18:48 WIB

Menanti Kebijakan Bagi Generasi Muda Berpenghasilan Rendah Bisa Membeli Rumah

Keuangan negara difokuskan bantu masyarakat berpenghasilan rendah miliki rumah.

Pekerja menyelesaikan pembangunan perumahan di Desa Tinggede, Sigi, Sulawesi Tengah, Kamis (24/2/2022). Kementerian PUPR menyebutkan secara nasional terdapat kekurangan (backlog) kepemilikan perumahan hingga 11 juta dan backlog keterhunian 7,6 juta yang 93 persennya merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) informal.
Foto:

Pemerintah menilai sektor perumahan menjadi sektor prioritas yang segera dipulihkan. Alasannya sektor perumahan merupakan salah satu sektor yang selama periode pandemi yang mendapatkan pukulan yang cukup mendalam.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan sektor perumahan memiliki dampak positif terhadap sektor lainnya, terutama industri-industri lokal. Menurut dia, sektor perumahan akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah pemulihan dari dampak pandemi yang baru terasa.

"Sebenarnya dengan konstruksi sektor perumahan yang sangat padat dengan kandungan lokal, maka industri perumahan ini terutama konstruksinya adalah satu kegiatan ekonomi yang sangat krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan," ujarnya saat video conference Kamis (7/7/2022).

Menurutnya selama ini pemerintah telah memberikan perhatian serius terhadap sektor perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Misalnya, pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp 85,7 triliun melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Dukungan pemerintah selama ini juga sangat luar biasa melalui berbagai macam cara. Pemerintah memberikan support kepada Tapera melalui fasilitas likuiditas dan pendanaan perumahan. Pemerintah juga berikan support PT SMF yang menjadi salah satu inisiator dari acara sekuritisasi ini," ucapnya.

Pemerintah juga memiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Perumnas (Persero) untuk mendukung konstruksi di sektor perumahan. Selanjutnya, ada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang salah satu fokus kerjanya pembiayaan sektor perumahan.

"Saya ingin keempat alat pemerintah ini bekerja secara sinergi, kita pastikan sinergi berlangsung diantara seluruh alat negara untuk mendukung pemulihan sektor perumahan di Indonesia dan lebih lanjut dengan anggaran pemerintah yang disalurkan melalui kementerian/lembaga dan juga pemerintah daerah," ucapnya.

Dari sisi perbankan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menilai saat ini BTN memiliki program KPR BTN Gaess bagi para generasi milenial yang ingin memiliki hunian idaman.

Wakil Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu menambahkan KPR Gaess diharapkan generasi milenial bisa mendapatkan fasilitas KPR. "Jadi bunganya akan naik secara bertahap, seiring naiknya income millenial," ucapnya.

Menurutnya kriteria debitur yang memiliki penghasilan fixed income, masa kerja minimal satu tahun. Lalu rentang usia yakni dari 21 tahun sampai 40 tahun.

Kemudian, calon debitur juga tidak akan dibatasi plafon kreditnya.

Adapun jangka waktu maksimal 20 tahun khusus kredit pemilikan apartemen (KPA) BTN, lalu maksimal 30 tahun khusus KPR BTN. Selanjutnya suku bunga diberikan kebijakan suku bunga promo sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas suku bunga tersebut di atas calon debitur dibebaskan dari pengendapan dana di tabungan. Lalu fasilitas uang muka mulai dari nol persen sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan gejolak global yang berpotensi mengakibatkan peningkatan suku bunga dapat berdampak pada sektor perumahan yaitu masyarakat semakin sulit memiliki rumah. Oleh sebab itu, pemerintah akan fokus menggunakan keuangan negara untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar bisa memiliki rumah.

Sri Mulyani mengatakan harga tanah sebagai bahan pokok juga meningkat terutama di perkotaan. Ditambah bahan baku bangunan melonjak di tengah peningkatan inflasi seluruh negara.

"Harga rumah ini cenderung naik dan membuat masyarakat akan sulit beli rumah. Ini jadi salah satu implikasi dari situasi dunia dan pengaruhnya ke perumahan," ujarnya saat acara pembukaan Securitization Summit 2022, Rabu (6/7/2022).

Sebelum terjadi pandemi, lanjut Sri Mulyani, sektor perumahan memang menjanjikan dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 13 persen. Meski begitu, harga rumah masih terlalu tinggi terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sehingga jauh sebelum pandemi sektor ini sudah memiliki masalahnya tersendiri.

"Kita buat skema kredit rumah rakyat bersubsidi, tapi dari sisi suplai dan demand-nya ini yang memang bermasalah sejak awal," ucapnya.

Suplai yang dimaksud yakni produksi dan bangunan rumah, sedangkan permintaan masyarakat yang membutuhkan rumah. Sri Mulyani menyebut pasar baru akan tercipta jika keduanya bertemu pada titik yang sama.

Namun tingginya kebutuhan rumah tidak diimbangi dengan kemampuan daya beli dan permodalan bagi para produsen perumahan. Apalagi generasi muda saat ini banyak yang membutuhkan rumah namun tidak memiliki kemampuan untuk membeli karena harganya yang lebih tinggi dari kemampuan.

"Jadi mereka cukup tinggal mertua atau sewa. Kalau mertuanya punya rumah juga, kalau tidak punya rumah, masalah lagi. Jadi ini menggulung generasi," ucapnya.

photo
BP Tapera ditunjuk sebagai pengelola dana faslitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) mulai tahun 2022. - (Tim Infografis Republika.co.id)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement