Jumat 01 Jul 2022 22:51 WIB

HKTI Diminta Serius Perjuangkan Nasib Petani hingga ke Pelosok Desa

HKTI diharapkan mempunyai program hingga ke derah-daerah pedesaan

Rep: Muhyiddin/ Red: Nashih Nashrullah

Foto: Republika/Putra M. Akbar

Ketua Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Oesman Sapta Oedang (OSO), berharap HKTI mempunyai program hingga ke derah-daerah pedesaan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Oesman Sapta Oedang (OSO) meminta seluruh jajaran pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dari tingkat pusat dan daerah agar serius memperjuangkan nasib petani.

"Pada kesempatan ini, saya mewakili BPO meminta perhatian yang serius dari seluruh jajaran pengurus HKTI agar meningkatkan peran dan kinerja dalam memperjuangkan kehidupan petani," ujar Oso dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Jumat (1/7/2022).

Baca Juga

Salah satu contohnya, kata dia, HKTI harus memperbanyak kegiatan termasuk turun langsung ke desa- desa. "Termasuk meviralkan setiap kisah petani sukses ke media agar bisa dicontoh oleh petani lain di Indonesia," ucap Oso dalam acara Rakernas HKTI di Ancol.

Selain itu, Ketua Umum DPP Partai Hanura ini juga meminta agar HKTI konsen terhadap permasalahan yang dihadapi petani seperti kasus sengketa lahan.

"Masalah Reforma Agraria dan mafia pertanahan harus segera diatasi. HKTI harus mengambil langkah cepat menjalin kerjasama dengan Kementerian ATR/BPN. Sehingga petani dapat menerima tambahan lahan dan sertifikasi lahan yang legal," kata dia.

Selanjutnya, OSO juga menyoroti kurangnya promosi HKTI ke publik. Dia melihat, hingga saat ini banyak petani belum mengenal nama HKTI. "HKTI ini masih belum viral di kalangan petani. Ini PR penting bagi pengurus untuk lebih banyak mengeksekusi program kerja yang dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh petani. Lahan dan kebun percobaan perlu dikembangkan di setiap Provinsi, kalau bisa di setiap kabupaten/kota," jelas Oso.

Dia juga meminta agar Dewan Pakar yang terdiri dari akademisi dan praktisi pertanian, diberikan peran dan kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kajian dan mencari solusi, sehingga kehadiran HKTI dapat dirasakan lebih besar manfaatnya bagi petani dan bagi pemerintah.

"DPP HKTI juga perlu mengkaji dan mencari solusi agar impor pangan dapat dikurangi atau dihentikan. Ini bertujuan untuk melindungi produk yang dihasilkan petani tanpa merugikan konsumen," ujar Oso.

Dalam acara Rakernas HKTI 2022 ini, Ketua Umum DPP HKTI, Moeldoko melantik tiga pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HKTI. Ketiga DPD HKTI itu adalah Sulawesi Tenggara, Yogyakarta dan Kalimantan Tengah.

n/Muhyiddin