REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Mimi Kartika, Antara
Politik identitas diyakini akan semakin marak ke depannya. Menurut Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja, pemahaman yang belum tuntas mengenai sikap menjaga toleransi dan eksistensi tiap identitas dalam ruang politik menjadi faktor penyebab politik identitas.
"Prediksi kami yang paling besar ke depan, politik identitas akan dipakai sebagai serangan terhadap parpol atau kepentingan politik tertentu," ujar Bagja dikutip laman Bawaslu, Kamis (30/6/2022),
Selain itu, kata dia, ada faktor kecerobohan atau kesengajaan individu atau politikus tertentu dalam berkomunikasi yang menyinggung psikoIogi massa. Faktor penyebab politik identitas lainnya ialah media arus utama maupun media sosial (medsos).
Untuk menekan masifnya politik identitas, Bawaslu tengah menyiapkan strategi. Beberapa strategi itu antara lain, pendekatan kelompok masyarakat, menyiapkan buku ceramah enam agama yang berhubungan pemilu dan menolak politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), intellegence media management, serta Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).
"Politik identitas dieksploitasi dan dikapitalisasi oleh elite seperti konsultan politik, anggota parpol, tim sukses, elit ormas dengan bentuk penyebaran isu, hoaks dan politik identitas. Ini konsen kita bersama," kata Bagja.
Menurut dia, pidato politik dapat dimanfaatkan partai politik untuk menebar isu SARA. Bahkan, berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, ditemukan kasus penyebaran ujaran kebencian di rumah ibadah, sehingga terjadi polarisasi pada tokoh agama.
"Kami berharap masyarakat bisa merayakan perbedaan dan menjadikannya suatu potensi dalam pembangunan demokrasi. Media sosial harus kita anggap pemersatu dalam hal yang positif," ucap dia.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga bermuara dari elite politik. Ia pun menegaskan, politik polarisasi atau identitas memang sudah seharusnya diakhiri karena sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI.
"Politik polarisasi sebenarnya sangat mudah diakhiri. Karena politik tersebut bermula dari elite politik, maka kapan saja mereka dapat mengakhirinya," katanya pada Rabu (29/6/2022).
Untuk mengakhiri praktik politik identitas, kata Jamiluddin, harus dimulai dari para elite politik. Alasannya, massa di akar rumput hanya mengikuti kehendak elite politik.
"Karena itu, para elite politik perlu berikrar untuk tidak terlibat dalam politik polarisasi atau identitas. Ikrar tersebut sebaiknya dinyatakan para elite partai politik," kata dia.
Menurut Jamiluddin, bagi elite yang melanggar ikrar tersebut sebaiknya diberi sanksi. Sanksinya, partai politik tersebut didiskualifikasi dalam Pemilu 2024.
"Dengan adanya sanksi itu, diharapkan semua elite partai politik komit atas ikrarnya. Kalau ini dipatuhi, maka politik polarisasi atau identitas diharapkan dapat diminimalkan pada Pemilu 2024," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika