Selasa 28 Jun 2022 17:43 WIB

DKI Siap Dirikan Pabrik Migor Senilai Rp 150 Miliar di Cilegon

Pabrik minyak goreng rencananya mulai dibangun pada Januari 2023.

Rep: Zainur Mahsir Ramadhan/ Red: Agus raharjo
Pedagang mengemas minyak goreng curah rakyat (MGCR) di salah satu kios di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Senin (27/6/2022). (Ilustrasi)
Foto:

Dia meyakinkan, ke depannya, stok minyak goreng di DKI Jakarta akan aman. Terlebih, saat Olein (produk hasil rafinasi CPO untuk minyak goreng) Jakarta akan mendapat stok terbaik berdasarkan MoU dengan PT INL yang memproduksi CPO menjadi olein. “Food Station maunya nanti CP6, kualitas tertinggi,” kata dia.

Menyoal pasokan bahan minyak goreng untuk pabrik itu, katanya, dipasok dari Sumatra Utara dan Kalimantan. Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengapresiasi rencana pembangunan pabrik minyak goreng di Cilegon, Banten. Tetapi, pihaknya meminta ada studi kelayakan yang baik dari Pemprov DKI dan dijelaskan kepada anggota dewan.

“Karena sejauh ini saya belum tau loh (wacana pembentukan pabrik) baru tau dari media,” kata Gembong.

Dia melanjutkan, konteks pembangunan pabrik sejauh ini memang baik dan akan didukung pihak dia. Namun demikian, dia mengharapkan pembangunan pabrik minyak goreng itu rampung bukan karena merespon kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu. “Bahaya juga kalau itu terjadi,” tuturnya.

Menurut Gembong, pembangunan pabrik minyak goreng harus penuh dengan kesadaran menjaga ketahanan pangan. Meskipun, dia kembali menekankan mengenai studi kelayakan dan untung rugi yang perlu ditilik lebih jauh.

“Kalau untuk ketahanan pangan kita kehendaki. Tapi harus ada studi kelayakan, jangan sampai duit rakyat digunakan untuk hal tidak produktif yang akhirnya merugikan keuangan daerah,” jelas dia.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercayakan pembangunan pabrik minyak goreng PT Food Station Tjipinang Jaya, kepada BUMD milik DKI Jakarta tersebut. Pembangunan fasilitas tersebut, kabarnya akan menggandeng BUMD milik Provinsi Jawa Barat (PT Agro Jabar) dan milik Jawa Tengah (PT Jateng Agro Berdikari).

"Itu terserah saja, kami berikan kelonggaran seluas-luasnya untuk BUMD DKI dan BUMD provinsi lain baik Jawa Barat, Jawa Tengah, atau daerah lain silahkan. Ini kan kerja sama yang baik dan harus saling mendukung," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria beberapa waktu lalu.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement