Mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, meminta Pemprov DKI Jakarta di momen ulang tahun ke-495 ini bisa mengevaluasi upaya pembenahan setahun ke belakang. Menurut Djarot, banyak kado kurang baik di ulang tahun ini.
“Masih banyak pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan. Salah satunya adalah kita dapat kado yang kurang bagus juga. Kadonya itu Jakarta sebagai kota polusi terburuk,” kata politisi PDIP itu.
Tak sampai di sana, kado lain di ulang tahun Jakarta saat ini mencakup ketimpangan ekonomi warga Jakarta. Menurutnya, tingkat kemiskinan di DKI Jakarta selama ini masih sangat tinggi.
“Mestinya kan Jakarta dengan kemampuan itu harusnya di bawah 3 persen tingkat kemiskinannya,” tutur dia.
Mengutip laman resmi jakarta.bps.go.id Selasa (21/6), angka kemiskinan di DKI Jakarta memang terus meningkat sejak 2019-2021. Berdasarkan persentase, angka kemiskinan pada 2019 sekitar 3,47 dan naik pada 2020 menjadi 4,53. Hingga akhirnya pada 2021 menyentuh 4,72.
Soal Jakarta sebagai salah satu kota dengan polusi udara yang buruk juga disoroti oleh Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. PSI meminta Pemerintah Provinsi DKI menginisiasi kolaborasi dengan daerah penyangga Jakarta guna mengatasi polusi udara.
"Pemprov DKI harus jadi inisiator perencanaan kebijakan terintegrasi mengatasi masalah kualitas udara ini karena jadi pusat ekonomi dan punya kekuatan fiskal mempuni. Jabodetabek ini megapolitan walaupun di bawah instansi pemerintah daerah (pemda) yang berbeda-beda. Jadi enggak akan bisa sendiri-sendiri," kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo, akhir pekan lalu.
Anggara menjelaskan, ada beberapa opsi kebijakan yang dapat diintegrasikan dengan pemerintah daerah penyangga. Seperti memasifkan uji emisi gratis, serta percepatan pembangunan moda transportasi antarkota.
"Sumber masalah kualitas udara paling utama adalah kendaraan pribadi, jadi itu yang harus dikendalikan. Perbanyak uji emisi gratis termasuk di daerah penyangga karena kendaraan dari sana juga menyumbang polusi," ucapnya.
Anggara menilai, selama kepimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, belum ada visi integrasi kebijakan untuk menyelesaikan persoalan polusi udara. Sehingga, tidak ada progres berarti dari penyelesaian masalah ini.
"Persoalan kualitas udara saat awal masa jabatan Pak Anies sampai sekarang gitu-gitu aja. Upaya mengendalikan kendaraan bermotor pribadi juga akhirnya gagal karena proyek LRT dan penerapan Electronic Road Pricing (ERP) yang direncanakan di RPJMD tidak berhasil dieksekusi," tutur Anggara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
