REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dan Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Korea Selatan Lee Sang-min membicarakan peluang kemitraan kedua negara di bidang pengembangan dan pembiayaan pusat data. Johnny mengatakan, kedua negara bertukar pengalaman untuk mendiskusikan pengembangan dan rencana pembiayaan pusat data untuk mendukung terwujudnya percepatan transformasi digital.
Johnny mengatakan Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan berbagai kebijakan dan implementasi penyelenggaraan pemerintahan elektronik. Namun, Indonesia membutuhkan dukungan infrastruktur berupa Pusat Data Nasional.
"Saya menyampaikan bahwa untuk Pemerintah Indonesia, kami memiliki kemungkinan kebijakan yang didorong oleh data (data driven policy). Untuk itu, kita perlu memiliki cloud pemerintah, pusat data, untuk mendukung pemerintahan elektronik kita di Indonesia," ujar Johnny dalam siaran pers Kementerian Kominfo, Kamis (16/6/2022).
Johnny mengatakan, Pemerintah Korsel memiliki peran penting dalam transformasi dan teknologi digital yang berlangsung secara global. Karena itu, Indonesia berharap kerja sama bisa dilakukan dengan Korea Selatan.
"Jadi, saya berharap kita dapat menyimpulkan dan melakukan kerja sama sesegera mungkin. Dengan bantuan dari Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Republik Korea H.E. Lee Sang Min dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Korea untuk Indonesia H.E Taesung Park, saya yakin ini dapat berkembang secara progresif," kata dia.
Dia mengatakan, saat ini Kementerian Kominfo telah menyiapkan lokasi pembangunan Pusat Data Nasional di Batam, Kepulauan Riau. Kementerian Kominfo juga telah meninjau calon lokasi PDN yang memiliki luas tanah hampir 5 hektar itu.
Johnny menyatakan, pengembangan data center merupakan investasi yang sangat penting dan strategis bagi Indonesia. Sebab, saat ini adalah era bisnis dan kebijakan ekonomi berbasis cloud.
"Dalam membangun pusat data, pemerintah harus menerapkan redundancy. Kami telah memutuskan akan memiliki setidaknya empat lokasi untuk mendukung Kawasan Industri Ramah Lingkungan, serta membuatnya lebih produktif dan efisien secara ekonomi (efisiensi biaya) menjadi bagian dari Indonesia," kata doia.
Pembangunan Pusat Data Nasional, kata Johnny, memiliki manfaat besar bagi kedua negara karena akan membuat hubungan kedua negara akan lebih berkembang.
Kepada Lee Sang Min, Johnny mengatakan Pemerintah Indonesia menjaga agar proyek ini berada di jalur yang benar dan berupaya untuk mempercepat kerja sama terwujud.
Selain itu, pemerintah juga berupaya mempersiapkan pendanaan yang diperlukan agar pelaksanaan proyek dapat berlangsung aman dan tepat waktu. Menurut dia, beberapa negara telah menyampaikan komitmen untuk mendukung pendanaan yang fleksibel.
“Jika nanti ada yang berkaitan dengan dana atau anggaran Pemerintah Daerah, Kementerian Kominfo harus mempersiapkannya di sana. Sehingga akan memudahkan atau aman, terjadwal dan tepat waktu. Tetapi di beberapa negara lain, saat ini, mereka juga berada dalam posisi untuk mendukung pendanaan yang fluid atau cair," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika