REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono menilai penanganan pandemi Covid-19 merupakan kunci bagi Pemerintah Indonesia untuk bisa menghadapi krisis dan risiko global, salah satunya dampak dari perang Ukraina-Rusia.
Bank Dunia, melalui laporannya bertajuk "Global Economic Prospect June 2022", menilai ekonomi Indonesia menjadi salah satu yang paling kuat di tengah situasi risiko global. "Kita tidak boleh lengah. Kita sadar bahwa kunci pemulihan ekonomi itu pada penanganan pandemi. Sekarang pandemi terkendali. Tantangannya bagaimana Covid-19 tidak naik lagi," kata Edy Priyono dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Senin (13/6/2022).
Dalam laporan tersebut, Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di level 5,1 persen pada 2022 atau hanya turun 0,1 persen dari proyeksi sebelumnya. Di sisi lain, negara-negara dengan PDB terbesar, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok mengalami revisi pertumbuhan ekonomi lebih besar, masing-masing 1,2 persen dan 0,8 persen.Pertumbuhan ekonomi Rusia juga diperkirakan terkontraksi 8,9 persen atau turun dari proyeksi sebelumnya sebesar 11,3 persen.
Menurut Edy, penilaian dari Bank Dunia tentu jadi kabar baik buat Indonesia, namun di sisi lain menjadi tantangan bagaimana mewujudkan penilaian itu. Oleh karena itu, agar pemulihan ekonomi dan pengendalian Covid-19 bisa tetap berjalan, kegiatan di masyarakat harus tetap diimbangi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, seiring dengan tempat wisata dan hiburan yang sudah dibuka.
Faktor lain yang juga penting untuk pengendalian Covid-19 adalah lancarnya program vaksinasi nasional.Data Satgas Covid-19 menyebutkan sebanyak 200.845.766 warga sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama dari total sasaran 208.265.720 orang. Sementara itu, penerima vaksinasi dosis kedua sudah mencapai 168.068.616 orang, dan penerima vaksinasi booster sudah 47.631.247 orang.
Dari sisi kebijakan ekonomi, Edy mengatakan bahwa permintaan terhadap produk sudah meningkat seiring keputusan pemerintah melonggarkan mobilitas masyarakat. Pemerintah juga berusaha menjaga daya beli masyarakat dengan memberikan bantuan sosial kepada kelompok tidak mampu.
"Pengendalian harga juga penting. Kalau ada kenaikan, tapi tidak terlalu besar. Masih ada subsidi juga. Stabilitas ekonomi makro juga tidak bisa dilupakan, bagaimana menjaga nilai tukar," kata Edy.
Aspek penyerapan tenaga kerja juga masih menjadi pekerjaan Pemerintah, mengingat pasar kerja belum pulih sepenuhnya. Sektor UMKM yang jumlahnya mencapai 40 juta juga tidak bisa sepenuhnya mendorong penyerapan tenaga kerja lebih banyak. Menurut Edy, pemerintah tetap memerlukan sektor usaha skala besar dengan upah layak sehingga bisa mendorong penyerapan tenaga kerja.
Ikuti Whatsapp Channel Republika