REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kemendagri menggelar FGD Asistensi dan Supervisi Pelaksanaan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas bertempat di Hotel Golden Boutique Kemayoran (7/6/2022). Rapat bertujuan untuk mendapatkan hasil inventarisasi kendala yang dihadapi oleh Linmas daerah dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, Bernhard E. Rondonuwu, mengungkap salah satu kendala pencapaian mutu SPM Satlinmas di daerah berupa kurangnya kemampuan SDM. “Salah satu peningkatan mutu pelayanan adalah SDMnya. Salah satu kekurangan SDM adalah pekerjaan yang tidak variatif, sehingga sangat pentingnya perhatian para pimpinan terhadap Linmas di daerah untuk dapat menunjang keberhasilan mencapai target yang ditetapkan” ujar Bernhard dalam keterangan persnya, Kamis (9/6/2022)
Sementara itu, menurut laporan Koordinator Bidang Aparatur dan Kelembagaan Pemda Bappenas menjelaskan bahwa capaian target SPM untuk trantibumlinmas sub urusan trantibum tahun 2021 sebesar 93% provinsi dan 63% Kab/Kota seluruh Indonesia.
Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta dan Kasatpol PP Provinsi Jawa Barat menjadi narasumber yang mewakili Satpol PP daerah untuk menjelaskan kondisi existing terkait anggaran, sarana prasarana hingga pada SDM. Jika dilihat dari paparan yang disampaikan oleh keduanya, antar OPD di tiap daerah pun memiliki kesenjangan.
Satpol PP DKI Jakarta terlihat tidak begitu memiliki kendala berarti untuk mencapai SPM dikarenakan memiliki SOP, sarana prasarana, dan SDM yang memadai. Satpol PP Provinsi Jawa Barat terus memperdayakan Linmasnya dengan membuat program Satlinmas Juara (Salira). Salah satu kegiatan dalam program Salira adalah dilakukannya Bimtek TOT (Training of Trainer) yang bekerjasama dengan Universitas di Bandung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika