REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyatakan, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng sudah tersalurkan kepada 98,5 persen dari target penerima. Namun, hingga saat ini Kemensos belum menerima dana pembiayaan program tersebut senilai 6,1 triliun dari Kementerian Keuangan.
"Belanja BLT Minyak Goreng Rp 6,1 triliun, tapi ini belum ada anggarannya. Jadi, kita masih gunakan (dana) bansos (untuk membiayainya)," kata Risma saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/6).
Risma menjelaskan, hal ini terjadi karena Presiden Joko Widodo meminta dirinya langsung menyalurkan BLT Migor tanpa harus menunggu anggarannya diberikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Kami diminta langsung cairkan. Kami diminta bapak Presiden untuk mencairkannya dalam kurun waktu dua pekan sebelum Lebaran," ujar politikus PDIP itu.
Karena itu, ujar Risma, pihaknya akan meminta dana pembiayaan BLT Migor tersebut ke Kemenkeu. Selain itu, pihaknya juga akan meminta anggaran tambahan 2022 untuk program bantuan sosial anak yatim senilai Rp 9,6 triliun, biaya penyaluran bansos menggunakan jasa PT Pos Indonesia senilai Rp 260 miliar, dan tambahan lainnya.
Total, Risma mengajukan anggaran tambahan 2022 kepada Kemenkeu sebesar Rp 17,4 triliun.
Untuk diketahui, BLT Migor adalah program yang diluncurkan Presiden Jokowi pada awal Maret 2022. Secara nasional, bantuan ini ditargetkan untuk 20,65 juta keluarga miskin yang terdaftar dalam Program BPNT dan PKH (Kemensos sebagai penanggungjawab), serta 2,5 juta pedagang kaki lima (diurus oleh Polri dan TNI).
Besaran bantuan BLT Migor ini adalah Rp 100 ribu per bulan untuk bulan April, Mei, dan Juni. Penyalurannya dilakukan sekaligus pada April, sehingga masyarakat menerima bantuan langsung Rp 300 ribu.
BLT Migor ini diluncurkan karena harga minyak goreng melambung tinggi di pasaran dalam beberapa bulan terakhir. Belakangan diketahui, kenaikan harga itu terjadi diduga karena ulah mafia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika