REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyoroti peran perempuan dalam pembangunan serta pemulihan ekonomi akibat Covid-19. Hal tersebut sekaligus menjadi salah satu agenda utama Presidensi Indonesia dalam forum G20 yaitu transformasi ekonomi digital
"Pemerintah Indonesia mengajak pemimpin negara dalam forum G20 untuk membangun ekonomi yang inklusif dengan cara memajukan UMKM," kata Kepala Balitbang Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami di Jakarta, Selasa (31/5).
Budi Utami mengatakan pemberdayaan perempuan tidak lepas dari catatan pemerintah bahwa 64,5 persen pemilik UMKM adalah perempuan. Menurutnya, data tersebut menjadi potensi besar untuk meningkatkan peran nyata perempuan dalam pemulihan perekonomian dunia.
Kendati, dia menyayangkan fakta kalau belum semua UMKM yang dimiliki perempuan mendapatkan akses yang cukup ke ekosistem pembiayaan dan digital. Dia mengatakan, hal tersebut disebabkan oleh kesenjangan akses terhadap teknologi yang dialami oleh perempuan.
Dia mengungkapkan data Susenas tahun 2019 yang menyebutkan kalau akses internet untuk kaum perempuan secara konsisten mengalami kesenjangan selama periode 2016 hingga 2019. Dia mengatakan, pengguna internet perempuan 7,6 persen lebih sedikit dibanding laki-laki pada 2016 lalu.
Selisih angka ini bergeser dimana pada 2017 pengguna internet perempuan 7,04 persen lebih sedikit dibanding laki-laki. Meski demikian, angka itu terus menyusut menjadi 6,34 persen pada 2018 dan 6,26 persen pada 2019.
Menurutnya, penting untuk menelisik lebih jauh akar permasalahan, tantangan dan peluang perempuan dalam membangun ekonomi digital yang inklusif. Dia mengatakan, pemberdayaan perempuan melalui pemajuan akses terhadap teknologi juga mampu meningkatkan ketangguhan perempuan di masa pandemi.
"Jika perempuan ingin mengambil peran nyata dalam pemulihan ekonomi maka akses dan penguasaan teknologi bagi perempuan harus ditingkatkan," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika