REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengingatkan organisasi kesehatan dunia PBB (WHO) belum menetapkan Covid-19 jadi endemi. Oleh karena itu, Indonesia diminta jangan menargetkan segera mengubah status pandemi Covid-19 menjadi endemi.
"Status pandemi itu ditetapkan oleh WHO. WHO sudah menetapkan 70 persen dari populasi dunia sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19 di Juli 2022 dan kalau itu tercapai maka fase pandemi sudah lewat," ujarnya, Kamis (26/5/2022).
Artinya, dia melanjutkan, Indonesia secara faktual masih ada di status pandemi Covid-19. Dicky mengakui, Indonesia kini memang dalam kondisi jauh lebih baik karena terjadi pelandaian kasus Covid-19. Bahkan, ia mencatat ada beberapa daerah mengalami fase kasus Covid-19 terkendali. Namun, ia mengingatkan endemi jangan jadi target Indonesia.
"Karena endemi sebaik apapun penyakitnya, seringan apapun penyakitnya itu bisa menjadi epidemi dan bisa bahaya. Endemi saja bisa jadi masalah kesehatan berkelanjutan," ujarnya.
Ia menyontohkan, ketika penyakit menjadi endemi seperti penyakit cacar monyet endemi di Afrika ternyata statusnya saat ini statusnya jadi epidemi, bahkan bisa endemi di dunia atau negara-negara lain ketika tak serius. Menurutnya, kasus cacar monyet bisa jadi salah satu contoh tak bisa menargetkan Covid-19 jadi status endemi. Ia juga khawatir, saat status pandemi dicabut nantinya mungkin terjadi lonjakan kasus Covid-19 di luar Jawa.
"Status terkendali yang seharusnya menjadi target. Upaya ini menuntut berbagai strategi," katanya.
Ia mengusulkan pemerintah sebaiknya melakukan transisi ke post pandemi daripada transisi ke endemi. Alasannya nanti bisa dianggap kondisinya baik-baik saja. Padahal, Dicky sekali lagi mengingatkan bahwa status endemi bisa berbahaya. Ia meminta Indonesia harus mengarahkan status Covid-19 ke terkendali, yang artinya tidak ada kasus dalam beberapa waktu.
"Ini harus diterapkan di level global sampai lokal," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika