Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, arahan Presiden Jokowi di Sidang Kabinet mengandung tiga hal.
"Pertama, memastikan bahwa Pemilu 2024 harus berjalan sesuai dengan tahapan-tahapannya mulai Juni 2022 ini," kata Mahfud di Jakarta, Selasa (10/5/2022).
Kedua, sambung dia, para menteri harus bekerja maksimal untuk melaksanakan tugasnya sebagai menteri sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ia menilai, kinerja para menteri tidak boleh mengganggu dan terganggu dengan adanya agenda pemilu.
Ketiga, jelas Mahfud, boleh saja menteri terkait memberikan statement atau pernyataan tentang pemilu. Asalkan statement itu relevan dengan bidangnya.
"Misalnya, mendagri ber-statement bahwa pemilu harus berjalan luber dan jurdil atau ber-statement bahwa pemerintah akan mendukung kemandirian dan netralitas KPU. Begitu itu malah bagus," ujarnya.
Anggota Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, pihaknya sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi terkait pelaksanaan Pemilu 2024. Nantinya, Komisi II akan menggelar rapat bersama dengan pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membahas aturannya.
"Karena itu pada tanggal 13 sampai 15 Mei yang akan datang, kami akan melakukan pendalaman terkait dengan rancangan PKPU dan Perbawaslu terkait dengan tahapan-tahapan tersebut," ujar Rifqi saat dihubungi, Selasa (10/5/2022) lalu.
Komisi II bersama pemerintah, KPU, dan Bawaslu juga akan segera melakukan finalisasi terhadap anggaran Pemilu 2024. Dua agenda tersebut disebutnya sebagai upaya agar pesta demokrasi tersebut berjalan dengan sukses.
"Saya kira ini adalah sinyal positif bagi semua pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, bahwa agenda konstitusional kita akan berjalan sesuai dengan harapan kita bersama," ujar Rifqi.
Di samping itu, instruksi Jokowi kepada kabinetnya untuk mempersiapkan tahapan Pemilu 2024 sebagai bentuk ketegasannya taat pada konstitusi. Sekaligus garansi bahwa pesta demokrasi tersebut tetap terlaksana.
"Pemerintahan untuk fokus bekerja menyelenggarakan tahapan Pemilu 2024 adalah bagian dari sikap dan garansi beliau terhadap pelaksanaan Pemilu tahun 2024," ujar politikus PDIP itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
