Selasa 10 May 2022 10:18 WIB

Ketua Adat Anim Ha Dukung Pembentukan Provinsi Baru di Papua

Pembentukan Provinsi Papua Selatan untuk keadilan pemerataan pembangunan.

Peta Pulau Papua. (Ilustrasi)
Peta Pulau Papua. (Ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, MERAUKE -- Ketua Adat Anim Ha Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, Paskalis Imadawa mendukung daerah otonom baru (DOB) di Provinsi Papua. Dia menyebutkan, alasan mendukung pembentukan Provinsi Papua Selatan dengan harapan adanya sebuah keadilan dalam pemerataan pembangunan.

Baik itu pembangunan infrastruktur, sarana prasarana, maupun pembangunan SDM.  "Jadi kita di Selatan Papua sangat jauh tertinggal dengan mereka yang di sekitar Jayapura dan Pegunungan. Bahkan pegawai-pegawai, pejabat kita tidak ada yang dipromosikan sama sekali ke tingkat Provinsi," jelasnya dalam siaran pers di Merauke, Provinsi Papua, Selasa (10/5/2022).

Menurut Paskalis, perjuangan untuk mewujudkan pembentukan DOB Papua Selatan sudah sangat jauh dan tidak ada kata untuk dipikir kembali. Dia mengeklaim, sebagian besar masyarakat Papua ingin secepatnya berdiri DOB baru di provinsi paling timur Indonesia tersebut.

"Dari sisi SDM khususnya pendidikan, yang menikmati pendidikan dana otsus, pendidikan ke luar negeri ada program 1.000 doktor, itu dicanangkan gubernur. Tapi yang masuk anak anak pegunungan, anak-anak sekitar Jayapura dan anak anak Sorong," kata Paskalis.

Dia menuturkan, pembangunan maupun peningkatan kualitas pendidikan di wilayah selatan Papua tidak tersentuh sama sekali. Paskalis menginginkan agar DOB bisa secepatnya dieksekusi. Dia juga tidak ambil pusing dengan adanya penolakan dari masyarakat di kawasan Papua tengah.

"Silahkan mereka tolak tapi kita tidak. Jadi jangan digeneralisasi oleh petinggi NKRI orang Papua menolak DOB. Kita mendukung sepenuhnya adanya DOB untuk pemerataan pembangunan," ucap Paskalis.

Menurut Paskalis, dengan kehadiran provinsi baru maka kue pembangunan bisa lebih merata dengan baik. "Selama kita tidak jadi provinsi, maka sepanjang sejarah orang selatan Papua tidak akan pernah menjadi gubernur dan ketua DPR Papua. Catat itu."

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement