Beda Pendapat Pemuda Adat dan MRP Soal Pemekaran Papua

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Flori Sidebang, Nawir Arsyad Akbar

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Pemuda Adat Papua pada Kamis (28/4/2022) menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta. Kedatangan perwakilan Pemuda Adat Papua ini untuk memberi dukungan dan meminta pemerintah mempercepat proses pembentukan daerah otonomi baru (DOB) atau pemekaran Papua di tiga wilayah, yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah dan Papua Selatan.

Baca Juga

"Kami mendukung penuh pemerintah pusat dengan hadirnya Daerah Otonomi Baru di Papua. Ini untuk mensejahterakan rakyat Papua dan pemerataan pembangunan di tanah Papua," kata Ketua Umum DPN Pemuda Adat Papua, Jan Christian Arebo.

"Untuk itu, kami mengharapkan kepada Bapak Presiden untuk segera mempercepat DOB di Tanah Papua guna menciptakan situasi Papua yang aman, damai, dan kondusif juga membawa kesejahteraan kepada masyarakat Papua," tambahnya.

Arebo meyakini, pemekaran wilayah tersebut akan membawa dampak positif bagi masyarakat Papua dan mempercepat pembangunan di Bumi Cendrawasih. Ia pun menegaskan, sebagian besar rakyat Papua setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Tidak semua orang Papua minta merdeka, tidak semua orang Papua minta referendum, saya adalah Warga Negara Indonesia yang setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI harga mati," tegas Arebo.

Dalam kesempatan yang sama, Pendeta Catto Y Mauri menekankan dukungannya terhadap pemekaran tiga wilayah di Papua. Selain itu, Pendeta Mauri juga mengatakan, NKRI adalah pemberian anugerah Tuhan untuk rakyat Papua.

"Sebagai seorang hamba Tuhan, saya ingin katakan satu statemen yang saya bisa bilang dan tidak terbantahkan. Papua di dalam NKRI itu anugerah Tuhan. Itu kita syukuri," ujar Pendeta Mauri yang juga anggota Pemuda Adat Papua.

Sementara itu, Mahfud MD menyampaikan kepada DPN Pemuda Adat Papua bahwa pemerintah akan mempercepat proses DOB di Papua. "Caretaker sedang dipikirkan yang penting diundangkan dulu dalam waktu yang tidak terlalu lama, nanti baru Presiden pembentukannya dengan Perpres, itu lebih gampang sudah kita siapkan," ungkap Mahfud.

Ia menyebut, bakal segera menindaklanjuti semua masukan yang diterima dari DPN Pemuda Adat Papua dan menyampaikannya kepada Presiden Joko Widodo.

"Semua saya akan sampaikan ke Presiden, lalu kita akan mempercepat. Saya ucapkan terima kasih, selamat jalan, salam untuk saudara saya di Papua," tutur Mahfud.

Adapun hadir dalam pertemuan tersebut Waketum DPN Pemuda Adat Papua Hironimus Taime, Dewas DPN Pemuda Adat Papua Daud Rumaropen, Julles Ongge, dan Willem Frans Ansanay. Sedangkan dari Kemenko Polhukam juga hadir Sesmenko Polhukam, seluruh Deputi dan beberapa staf Menko Polhukam.