Mengomentari tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah yang naik-turun, Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan RI Juri Ardiantoro menyebut, pemerintah bekerja keras untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi masyarakat saat ini dengan berbagai skema bantuan sosial. Mulai dari bantuan sembako, BLT minyak goreng, Bantuan Subsidi Upah (BSU), hingga Bantuan Presiden (Banpres) untuk UMKM.
“Di saat yang sama pemerintah juga membuat kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi,” kata Juri, dikutip dari siaran pers KSP, Rabu (27/4/2020).
Juri menegaskan, situasi saat ini memang tidak mudah. Tekanan ekonomi global sangat berpengaruh terhadap ekonomi dalam negeri, termasuk menyebabkan kenaikan harga sejumlah komoditas. Pemerintah, ujar dia, juga melakukan berbagai langkah untuk mengendalikan lonjakan kenaikan harga barang-barang.
"Salah satu yang dilakukan pemerintah dengan mempertahankan subsidi untuk beberapa komoditi," jelasnya.
Juri pun mengapresiasi hasil survei yang telah dilakukan beberapa lembaga soal kepuasan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi. "Survei merupakan bagian dari masukan kepada pemerintah untuk introspeksi dan meningkatkan kinerja," kata dia.
Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini juga mengatakan, pemerintah akan meningkatkan kinerjanya dan bekerja lebih keras lagi untuk menjawab ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan.
“Di waktu-waktu ke depan, kami akan berupaya menjawab ekspektasi publik yang ditunjukkan di dalam surveiy ini dengan bekerja jauh lebih keras,” kata Faldo kepada wartawan, Rabu (27/4/2022).
Ia menyampaikan, penurunan kepuasan publik maupun kenaikan kepuasan terhadap kinerja pemerintah merupakan sebuah proses alamiah di dalam demokrasi. Artinya, kata dia, setiap pihak memiliki kebebasan untuk menyampaikan pandangannya, termasuk memberikan penilaian kritis terhadap kinerja pemerintahan.
Memasuki periode kedua ini, lanjutnya, Presiden Jokowi masih memegang penuh kendali pemerintahan.
“Di dalam tubuh pemerintahan, kepercayaan diri dari setiap pejabat negara sangat tinggi untuk mencapai berbagai target yang hendak diselesaikan,” tambah Faldo.
Adapun, Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi menyebut persoalan bangsa secara siklikal menjadi faktor penyebab di balik menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin.
Masduki mencontohkan, problem minyak goreng, kenaikan harga BBM, harga pangan serta terkait isu penundaan pilpres sangat berpengaruh pada kepuasaan publik.
"Problem dan isu yang ada di tengah kehidupan bernegara itu, sangat wajar bila memberikan sentimen negatif terhadap pemerintah, yang dibuktikan dalam hasil survei," ujar Masduki dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/4/2022).
Menurut Masduki, hasil survei menjadi masukan penting bagi Wapres. Meskipun, naik dan turunnya kepuasan publik terhadap Presiden dan Wapres, adalah dinamika yang bisa dipahami.
Wapres mencontohkan, pada awal tahun 2022, survei kinerja Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin mencapai rekor tertinggi masing-masing 71 persen dan Wapres 57,6 persen.
Saat itu, publik merasakan bagaimana pemerintah berhasil mengatasi penyebaran pandemi Covid-19, secara signifikan. Juga geliat pemulihan ekonomi mulai dirasakan masyarakat.
"Survei Indikator juga menunjukkan bahwa Presiden dan Wapres bekerja dalam irama yang sama. Ketika kepuasan publik naik, keduanya bersama, begitupun ketika turun. Sama-sama turun," ujar Masduki.
Ia pun optimistis semakin ke depan kepuasan publik akan kembali meningkat, seiring dengan solusi yang dikeluarkan pemerintah dalam menyelesaikan aneka persoalan yang ada.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
