REPUBLIKA.CO.ID, CILEGON -- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi merekomendasikan pemudik Lebaran tahun ini agar membeli tiket penyeberangan dari Pelabuhan Merak ke Bakauheni pada siang hari, lantaran lebih murah. Menurut dia, memang ada disparitas harga tiket penyeberangan, yang perjalanan malam hari dijual lebih mahal.
Budi menuturkan, menindaklanjuti anjuran Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang imbauan mudik lebih awal, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mensimulasikan harus ada suatu perhitungan volume berbanding kapasitas. Sehingga dicapai suatu kepastian kapasitas bisa menampung jumlah pemudik.
Karena jumlah kenaikan mudik cukup besar mencapai 40 persen, sambung dia, Kemenhub merekomendasikan dua hal. "Pertama adalah membuat disparitas harga tiket penyeberangan antara malam dan siang. Dengan demikian harga tiket penyeberangan pada siang hari akan lebih murah," ujar Budi saat meninjau Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selasa (26/4/2022).
Rekomendasi kedua, kata Budi, Kemenhub akan menambah dua dermaga yang ada di PT Pelindo. Dengan volume yang sama, sambung dia, bisa ditampung dengan kapasitas yang lebih besar. "Selain itu para pemudik yang akan melakukan penyeberangan pada malam hari diberikan kesempatan untuk mendapatkan harga tiket pada waktu siang," kata Budi.
Dia meyakini, peristiwa pada Selasa, kala pemudik berangkat siang semakin banyak yang menyeberang dari Merak ke Bakauheni merupakan dampak kebijakan yang diambil pemerintah. "Dari itu juga saya apresiasi kepada pemangku kepentingan yakni ASDP dan kawan-kawan dan didukung oleh Polda yang kerja samanya baik," kata Budi.
Berdasarkan data yang dirilis PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Cabang Merak, hingga H-7 Lebaran jumlah penumpang yang menyeberang dari Merak ke Bakauheni tercatat 44.281 orang. Jumlah tersebut terdiri penumpang pejalan kaki 2.054 orang dan penumpang di dalam kendaraan 42.227 orang. Sedangkan jumlah kendaraan yang menyeberang dari Merak ke Bakauheni tercatat 9.837 unit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika