REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --- Kantor Staf Presiden menegaskan, pemerintah tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat dan menggarap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kedua isu tak perlu dipertentangkan.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono mengatakan, pembangunan ekonomi dan infrastruktur menjadi satu rangkaian program prioritas pemerintah yang sudah ditetapkan dan disepakati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
"Pemerintah tetap konsisten dengan arah pembangunan yang sudah ditetapkan, khususnya dalam RPJMN 2020-2024. Tidak mungkin pemerintah keluar dari situ," kata Edy, dikutip dari siaran pers KSP, Selasa (26/4).
Edy mengungkapkan, pada 2023, pemerintah telah menetapkan beberapa program prioritas, yakni penanggulangan kemiskinan ekstrem, pemulihan dunia usaha, penanganan pengangguran, pembangunan SDM, pengembangan ekonomi hijau, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur.
"Sudah jelas bahwa dalam daftar prioritas tersebut, pemerintah fokus ke ekonomi. Seperti melalui program penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penanganan pengangguran," jelas Edy.
Dalam kaitan kondisi ekonomi masyarakat, jelas Edy, pemerintah telah menggulirkan sejumlah paket bantuan sosial dan stimulus fiskal, melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menyerap APBN sebesar Rp 414,1 triliun.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga memperkuat bantalan sosial bagi masyarakat untuk menghadapi kenaikan harga komoditas global akibat geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Edy mencontohkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng dengan anggaran sebesar Rp 6,2 triliun dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan persiapan anggaran Rp 8,8 triliun.
"Pemerintah juga terus mempertahankan subsidi untuk listrik, BBM, LPG, dan subsidi beberapa komoditi lain seperti kedelai, pupuk, dan minyak goreng," jelasnya.
Edy juga menegaskan, selain fokus pada ekonomi, dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah juga konsisten melanjutkan pembangunan infrastruktur. Salah satunya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan alokasi anggaran sebesar Rp 46 triliun, yang dilakukan dalam kurun waktu 2022-2024.
"IKN itu bagian dari pembangunan infrastrukur yang tujuannya juga untuk pemerataan ekonomi," kata dia.
Sebelumnya, sebuah lembaga survei merilis hasil survei bertajuk penanganan masalah kebutuhan pokok di bulan puasa.
Dalam survei yang dilakukan 5-9 April 2022 itu disebutkan, mayoritas responden setuju terhadap pernyataan soal pemerintah yang lebih fokus membangun IKN dibanding kondisi ekonomi masyarakat. Survei melibatkan 504 responden dengan usia minimal 17 tahun dari 34 provinsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
