REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan Indonesia bersikap netral dalam perang Rusia-Ukraina. Tak hanya menganut asas politik bebas aktif, namun Indonesia juga memiliki tanggung jawab moral sebagai Presidensi G20 untuk tidak memiliki keberpihakan politik kepada negara mana pun.

“Indonesia dihadapkan pada situasi yang sulit untuk mendukung Ukraina dan memberikan sanksi kepada Rusia. Karena sebagai Presidensi G20, Indonesia harus merangkul semua negara anggota secara adil. Indonesia tidak memihak siapapun dalam konflik ini,” kata Moeldoko saat menerima kunjungan dari Dubes Uni Eropa, Vincent Piket, di Gedung Bina Graha, Jakarta, dikutip dari siaran pers KSP, Jumat (22/4).

Moeldoko juga menyayangkan eskalasi perang di Rusia dan Ukraina. Namun, Indonesia tetap berada dalam posisi yang mendukung perdamaian dan menentang segala macam bentuk kekerasan oleh siapapun.

Sementara itu, Dubes Uni Eropa Vincent Piket datang menemui Kepala Staf Kepresidenan untuk membahas kekhawatiran negara-negara Eropa terhadap ketidakpastian global di sektor ekonomi dan keamanan yang diakibatkan oleh perang Rusia-Ukraina.

Uni Eropa, kata dia, meminta Indonesia menggunakan pengaruhnya sebagai Presidensi G20 untuk memberikan tekanan kepada Rusia agar menghentikan perang di Ukraina. "Karena sanksi merupakan salah satu kunci yang dapat mempengaruhi eskalasi perang Rusia-Ukraina. Sanksi dapat membuka peluang terjadinya negosiasi,” kata Vincent.

Walaupun begitu, Moeldoko mengatakan, pihak Indonesia akan mencatat semua kekhawatiran dan perhatian negara-negara dunia. Ia pun mengapresiasi seruan global dan perhatian negara mitra kepada Indonesia. Moeldoko menilai, hal ini berarti posisi Indonesia telah memberikan peranan dan pengaruh yang signifikan di panggung dunia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika