Dia menyebut, dengan adanya UU TPKS ini, saatnya PDIP bidang kesehatan, perempuan, dan anak untuk bisa bangkit dan berperan aktif dalam penanganan kasus-kasus tersebut. "Dalam penanganan kasus kita tidak bisa bekerja sendirian melainkan harus sinergi dan bekerja sama dengan pihak terkait," kata Sri.
"Dengan kerja sama dan sinergi yang baik dengan penuh semangat jika kita mampu menyelesaikan satu sampai dua kasus di setiap kabupaten/kota merupakan prestasi yang luar biasa dan akan memberikan dampak positif kepada masyarakat," tutupnya.
Dalam acara ini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPR Puan Maharani mengikuti acara secara virtual. Bersama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP yang hadiri secara fisik antara lain Sadarestuwati, dan Wiryanti Sukamdani.
Sri Rahayu menjelaskan terkait Hari Kartini dan pengesahan UU TPKS, PDIP menggelar diskusi dengan nara sumber Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Kepala Bareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, dan Kepala Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan Komjen (purn) M. Nurdin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
