Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia, Mana yang Lebih Cocok Jadi Bahasa Resmi ASEAN?

Refleksi

Penolakan terhadap Bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN, sebagaimana dinyatakan Menristekdikti Nadiem Makarim, harus dimaknai sebagai kritik diri dan masukan berharga bagi pemerintah Malaysia. Sejarah perkembangan Bahasa Melayu sangat lambat dan terbatas penggunaannya di Malaysia; berbeda dengan Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang dinamis, terbuka, dan luas penggunaannya.

Pemerintah dan warga Malaysia harus yakin dengan dirinya sendiri bahwa Bahasa Melayu bisa menjadi bahasa kebangsaan, bahasa negara, bahasa ilmu, dan bahasa pengantar dalam bidang pendidikan dan pemerintahan. Tanpa keyakinan diri dan agenda nyata untuk memartabatkan Bahasa Melayu, ianya akan ditolak tidak hanya oleh negara-negara di ASEAN, bahkan oleh warga negara Malaysia sendiri yang berbilang kaum dan suku-bangsa.

Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia telah banyak mengalami beda makna. Seorang Dosen UM (Universitas Malaya) di Kuala Lumpur pernah berkata: “Bila orang Indonesia cakap, setakat 50 peratus sahaja boleh faham”. Saya pikir, begitu pula sebaliknya. Banyak sekali kata yang sama, dengan makna yang berbeda. “Butuh” artinya, maaf, "penis" dalam Bahasa Melayu dan "perlu" dalam Bahasa Indonesia.

“Banci” artinya sensus dalam Bahasa Melayu dan "waria" dalam Bahasa Indonesia. “Ibu pejabat” artinya "kantor pusat" atau "headquarter" dalam Bahasa Melayu dan "istri orang penting" dalam Bahasa Indonesia. Saya harus mengakhiri tulisan Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia ini, sebelum menjadi bahasa resmi ASEAN, karena benar-benar telah membuat “pening 7 pusingan”, atau “pusing 7 keliling”, bagi warga Malaysia dan Indonesia sendiri.