REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI) memindahkan lokasi demonstrasi ke Kompleks Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (11/4/2022) hari ini. Sebelumnya, BEM SI mengagendakan aksi unjuk rasa di sekitaran Patung Kuda Arjuna Wijaya, Kompleks Monumen Nasional, Jakarta.
Koordinator Media BEM SI Luthfi Yusfrizal mengatakan, alasan pemindahan lokasi itu karena ingin memastikan DPR melaksanakan konstitusi dengan baik. "Lokasinya di DPR sekitar pukul 10.00 WIB," ujar dia dihubungi di Jakarta, Ahad (10/4/2022) malam.
Sementara itu, Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Kaharuddin dalam keterangan tertulis mengatakan bahwa pemilihan tempat di rumah rakyat atau Gedung DPR RI dengan tujuan untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan peringatan kepada wakil rakyat terkait dengan berbagai permasalahan yang ada. Menurut dia, isu penundaan pemilu bukan lagi menjadi hal yang asing terdengar di telinga masyarakat.
"Isu penundaan pemilu telah menjadi perbincangan di kalangan politik hingga masyarakat sekitar. Berbagai pendapat mengenai isu tersebut menjadi polemik yang tak kunjung mereda," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemilu serentak untuk pemilihan presiden dan anggota legislatif tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024. "Yang pertama, saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas dan semua perlu tahu pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024," kata Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Ahad.
Pemilu serentak yang dimaksud adalah pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/kota. "Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah melakukan penundaan pemilu, atau spekulasi perpanjangan jabatan presiden dan yang berhubungan dengan tiga periode," tambah Presiden Jokowi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai kurang tepat rencana demonstrasi mahasiswa menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan periode jabatan presiden ditujukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Alasannya, dia mengatakan, penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan periode jabatan presiden baru sebatas wacana dan upaya-upaya di luar proses politik atau di luar proses konstitusi yang seharusnya.
Selain itu, seharusnya tuntutan itu ditujukan kepada DPR dan MPR karena proses politik dilakukan di parlemen jika memang mau ada penundaan ataupun perpanjangan 3 periode. "Kenapa selama ini saya juga tidak terlalu banyak mau menanggapi soal isu perpanjangan penundaan pemilu maupun masa jabatan Presiden Jokowi 3 periode karena proses politiknya belum masuk," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika