REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menanggapi rencana aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang akan digelar pada 11 April 2022. Diketahui, salah satu tuntutannya adalah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurut Johnny, Jokowi telah mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya taat pada konstitusi yang melarang adanya masa jabatan presiden lebih dari dua periode. Hal tersebut semakin diperkuat dengan instruksinya kepada para menteri untuk berhenti membicarakan wacana tersebut.
"Disampaikan Bapak Presiden saat itu kepada para menteri tidak saja fokus pada pekerjaan mengatasi masalah-masalah di dalam negeri yang sulit ini, tapi juga agar tidak lagi untuk membicarakan yang berkaitan dengan penundaan dan perpanjangan masa jabatan presiden," ujar Johnny di rumah dinasnya, Jakarta, Ahad (10/4/2022).
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini fokus dalam menyelesaikan sejumlah permasalahan dalam negeri, seperti pandemi Covid-19, komoditas pangan, hingga bahan bakar minyak. Masalah-maslah tersebut juga menjadi fokus dari Jokowi untuk menyelesaikannya.
"Ini sudah cukup jelas disampaikan para menteri dan dimengerti, dan dipahami betul oleh para menteri, dan setelah itu kita sama-sama tahu ya itu juga disampaikan kepada media sosial dan digital kepada masyarakat. Dari sisi itu saya kira arahan Presiden sudah cukup jelas," ujar Johnny.
Adapun terkait tuntutan para mahasiswa dalam aksi 11 April besok, disebutnya dapat dikomunikasikan dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Apalagi mengingat saat ini mayoritas masyarakat Indonesia tengah menjalani ibadah puasa.
"Menkopolhukam juga selalu terbuka kesempatannya untuk selalu bisa berkomunikasi dan berdialog. Demonstrasi dan lain sebagainya sekali lagi itu adalah hal yang lumrah dan biasa di suatu negara demokrasi, seperti Indonesia dan di situasi saat ini pula kita juga perlu mempertimbangkan," ujar Johnny.
Menurutnya, tuntutan tersebut dapat disampaikan lewat pembicaraan yang dialogis. Mengingat tuntutan mahasiswa sudah disampaikan Jokowi dan menjadi fokus pemerintah saat ini. "Lebih baik lagi kalau itu bisa disalurkan dialog-dialog yang dialogis. Presiden sudah cukup jelas berkaitan dengan tuntutan para mahasiswa," ujar Johnny.
"Cukup jelas berkaitan dengan tuntutan para mahasiswa yang harus kita jaga bersama adalah bahwa di mana-mana di dunia, termasuk di Indonesia. Demonstrasi mahasiswa adalah salah satu kanal aspirasi masyarakat yang kita jaga bersama-sama," sambungnya.
Dalam aksi 11 April, BEM SI memiliki enam tuntutan. Pertama, mendesak dan menuntut Jokowi bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode.
Kedua, mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Termasuk pasal-pasal bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan.
Ketiga, mahasiswa menuntut Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran. Keempat, mendesak dan menuntut Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait. Kelima, mendesak Jokowi menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.
Kemudian tuntutan terakhir, mahasiswa mendesak Jokowi-Ma'ruf Amin berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye pada sisa masa jabatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
