'Jokowi Ikut Nikmati Isu Tunda Pemilu, Sampai Akhirnya Sadar Itu Melawan Kehendak Rakyat'

Adapun, pengamat komunikasi politik Universitas Gajah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad menilai, larangan Presiden Jokowi kepada menteri agar tidak berbicara penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden sudah tepat untuk situasi saat ini. Apalagi, kini rakyat tengah dihadapkan dengan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng serta kebutuhan pokok lainnya.

"Saya kira larangan itu tepat karena wacana itu kalau kita runut sebenarnya datangnya dari elite juga. Kalau melihat ke belakang entah dalam bahasa perpanjangan atau tiga periode itu kan berasal dari kalangan elite para menteri atau petinggi partai," ujar Nyarwi dalam keterangan tertulisnya kepada Republika, Kamis (7/4/2022).

Nyarwi mengakui diskursus semacam ini sebenarnya wajar dalam sebuah negara demokrasi. Kendati demikian, ada banyak persoalan publik lain yang lebih penting dan memerlukan penyelesaian yang menyangkut kehidupan ekonomi, bukan sekadar jabatan presiden tiga periode.

"Ya sah-sah saja sebenarnya wacana semacam itu, tapi ada yang jauh lebih penting adalah menyangkut kehidupan publik yang harus segera diatasi, bukan soal presiden tiga periode, tapi bagaimana mengantisipasi soal minyak goreng atau kenaikan tarif tol, BBM, dan lain-lain," kata dia.

Terhadap berbagai usulan menyangkut perpanjangan masa jabatan presiden atau presiden tiga periode, ia menilai usulan semacam itu menandakan jika sebagian elite masih merindukan bayang-bayang memiliki sosok pemimpin yang kuat seperti di zaman Orde Baru. Dengan keinginan semacam itu memperlihatkan soal ketaatan pada konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi belum tertanam sepenuhnya dalam kesadaran para elite.

Nyarwi sangat menyayangkan usulan tersebut, mengingat Indonesia sudah mengalami fase kelembagaan demokrasi yang relatif cukup matang. Hal tersebut terbukti dengan keberhasilan pelaksanaan pemilu secara langsung selama empat kali.

Menurut dia, kondisi ini memperlihatkan prosedural demokrasi di Indonesia sudah melembaga cukup baik dengan penyelenggaraan pemilu secara reguler lima tahunan untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Terlepas dari tingkat pendidikan dan pengetahuan politik yang belum merata, tetapi pada intinya prinsip dasar demokrasi secara prosedural sudah berjalan dan masyarakat sudah terbiasa menggunakan hak pilihnya.

"Karenanya tepat cara untuk menghentikan polemik ini. Bisa berhenti tentu sejauh elite tidak meneriakkan atau menyuarakan agenda presiden tiga periode, dan saya kira wacana itu akan teredam dengan sendirinya," kata Nyarwi.

Respons PDIP

Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR Bambang Wuryanto juga sudah menanggapi peringatan Presiden Jokowi kepada menteri di kabinetnya yang menyuarakan wacana penundaan Pemilu)2024. Menurutnya, itu merupakan peringatan kepada para menteri untuk bekerja sesuai dengan tugasnya.

"Saya lebih memandang sebagai orang politik, sadarlah tidak pada posisimu? Ini (isu penundaan pemilu) sudah terlalu bias, sudah terlalu bias. Pak Presiden mengingatkan, heh sadarlah engkau pada posisimu," ujar Bambang saat ditemui di ruangannya, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Bambang menjelaskan, kondisi Indonesia saat ini memerlukan fokus dari para menteri di kabinet untuk bekerja sesuai bidangnya. Bukan malah menyuarakan penundaan Pemilu 2024, yang bukan merupakan bagian dari tugasnya.

"Pak Presiden sedang mengingatkan menteri-menterinya agar sadar posisi, tapi kalau Menteri Dalam Negeri ya itu, kalau mau ngomong masih ada make sense dengan tugasnya," ujar Bambang.

Adapun Airlangga Hartarto yang juga menyuarakan penundaan Pemilu 2024, dipandangnya sebagai aspirasi dari Ketua Umum Partai Golkar. Bukan dari Menteri Koordinator Perekonomian yang merupakan bagian dari Kabinet Indonesia Maju.

"Kalau Pak Airlangga sebagai ketum, kalau sebagai Menko ya tidak pas. Kalau Pak Luhut ya monggo saja, bisa evaluasi sendiri, kan banyak orang yang mengatakan beliau prime minister, menteri utama," ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP itu.

Bambang mengakui kekuatan politik yang kuat milik Luhut. Ia mencontohkan ketika Luhut yang mengumumkan kembalinya ekspor batu bara ke negara lain.

"Orang juga paham sekali betapa Pak Luhut sangat kuat, power politiknya kuat. Misalnya, contoh Pak Presiden pernah statement disetop ekspor (batu bara) kan gitu, dua hari berikutnya dibuka lagi Pak Luhut yang statement," ujar Bambang.