REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR Bambang Wuryanto mengakui kekuatan politik yang cukup kuat dimiliki Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Salah satu contoh kekuatan Luhut, kata ia, saat mengumumkan kembalinya ekspor batu bara ke negara lain.
"Orang juga paham sekali betapa Pak Luhut sangat kuat, power politiknya kuat. Misalnya, contoh Pak Presiden pernah statement disetop ekspor (batu bara) kan gitu, dua hari berikutnya dibuka lagi Pak Luhut yang statement," ujar Bambang saat ditemui di ruangannya, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/4).
Luhut diketahui menjadi salah satu menteri yang mengumandangkan perpanjangan masa jabatan dari Presiden Joko Widodo. "Kalau Pak Airlangga sebagai ketum, kalau sebagai Menko ya pas. Kalau Pak Luhut ya monggo saja, bisa evaluasi sendiri, kan banyak orang yang mengatakan beliau prime minister," ujar Bambang.
Kemudian, ia menanggapi peringatan Presiden Joko Widodo kepada menteri di kabinetnya yang menyuarakan wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Menurutnya, itu merupakan peringatan kepada para menteri untuk bekerja sesuai dengan tugasnya.
"Saya lebih memandang sebagai orang politik, sadarlah tidak pada posisimu? Ini (isu penundaan pemilu) sudah terlalu bias, sudah terlalu bias. Pak Presiden mengingatkan, heh sadarlah engkau pada posisimu," ujar Bambang.
Ia menjelaskan, kondisi Indonesia saat ini memerlukan fokus dari para menteri di kabinet untuk bekerja sesuai bidangnya. Bukan malah menyuarakan penundaan Pemilu 2024, yang bukan merupakan bagian dari tugasnya.
"Pak Presiden sedang mengingatkan menteri-menterinya agar sadar posisi, tapi kalau Menteri Dalam Negeri ya itu, kalau mau ngomong masih ada make sense dengan tugasnya," ujar Bambang.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur jajaran menteri yang terus menerus memberikan pernyataannya terkait masalah penundaan pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi ingin seluruh jajarannya fokus dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi saat ini, seperti kenaikan harga kebutuhan pangan dan juga energi.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4) yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Rabu (6/4). "Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak," ujar Jokowi.
Ia ingin jajarannya memperbanyak komunikasi kepada masyarakat terkait situasi global yang terjadi saat ini. Kondisi global yang sulit ini menyebabkan terjadinya krisis dan juga kenaikan inflasi di berbagai negara, bahkan berdampak pada kondisi di dalam negeri. Karena itu, ia tak ingin jajarannya justru membuat polemik di masyarakat. “Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi,” ujar Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika