Kekuasaan dan Kesalehan Sosial

Kecenderungan sentralisasi atau resentralisasi kekuasaan menjadi ancaman serius terhadap demokrasi. Potret itu bisa dibaca dari berbagai telaah yang dilakukan oleh Jeffrey Winters, Richard Robinson, Vedi Hadiz atau Edward Aspinall menyoal oligarki. Persoalannya euforia reformasi yang digadang-gadang mengantarkan pada demokrasi substantif, namun dalam perjalanannya proses-proses yang demokratis justru dijegal dan dipecundangi kepentingan-kepentingan politis.

Political inequality menjadi konsekuensi ketidakberesan yang terkehendaki. Misalnya ketika harga-harga sejumlah barang pokok melambung, pemerintah sempat berada di kondisi “menyerah” kepada mafia yang seolah lebih mempunyai otoritas mengatur pasar. Artinya kekuasaan itu bukan sekedar siapa yang secara de facto diberikan jabatan, tetapi beyond itu soal siapa yang lebih berwenang mengontrol aturan. 

Pertarungan kuasa menjauhkan nilai-nilai adiluhung keadaban politik tunduk pada imperatif kepentingan. Dalam posisi ini, politik kekuasaan berjarak dari upaya memenuhi tanggung jawab sosial. Kekuasaan yang tak menghidupkan nurani memunggungi asas dan prinsip kemanusiaan. 

Kekuasaan perlu diturunkan dalam sendi-sendi kesalehan. Kesalehan sosial bukan hanya jargon atas perluasan kesalehan personal. Saleh secara sosial mengartikan manusia politik dapat melakukan politik kemanusiaan. Kekuasaan menjadi manifestasi nalar dan gerak kepedulian. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika