REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu reshuffle kembali muncul setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menterinya bicara mengenai penundaan pemilu dan masa jabatan tiga periode. Menanggapi itu, sejumlah partai menyerahkan sepenuhnya reshuffle kepada Presiden Jokowi.
"Terkait dengan reshuffle, ya kita serahkan kepada Pak Jokowi saja," kata politikus Partai NasDem, Saan Mustopa, di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (6/4).
Saan mengatakan, bukan kali ini saja Presiden Jokowi menegur menterinya. Teguran tersebut, menurutnya, tidak lepas dari kondisi nyata yang dihadapi rakyat saat ini.
"Teguran kepada para menterinya terkait dengan kondisi real hari ini ya, terkait soal pangan, tidak hanya terkait dengan minyak goreng, tetapi juga kebutuhan pangan yang lain yang rata-rata memang menjelang di bulan puasa dan menjelang lebaran itu mengalami kenaikan yang luar biasa, dan tentu berdampak terhadap kehidupan masyarakat," ujarnya.
Selain itu, terkait dengan kenaikan BBM, Saan mengatakan Presiden Jokowi juga menekankan kepada para menteri agar bertanggung jawab memberi penjelasan kepada masyarakat. Dia pun menyambut, baik peringatan yang disampaikan Jokowi.
"Menurut saya peringatan-peringatan ini bisa juga diberikan kesempatan kepada menteri-menterinya untuk meningkatkan kinerjanya," ucapnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Thomafi, menilai, reshuffle bisa saja dilakukan setelah Presiden berkali-kali menyentil kinerja menterinya. Namun, menurut dia, reshuflle akan dilakukan atas dasar kebutuhan.
"Biasanya reshuffle itu kan karena kebutuhan. Karena kebutuhan atas kurang maksimalnya kinerja atau ada kepentingan-kepentingan lain yang biasanya lebih kepada soal kinerja atau harapan dari presiden," ungkapnya.
Sementara itu, elite PAN dikabarkan berkumpul pada Rabu (6/4) malam. Wakil Ketua Umum PAN Bima Arya Sugiarto tak menampik salah satu isu yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut untuk merespons terkait isu reshuffle.
Selain itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga dipastikan merespons isu-isu terkini. Bima mengakui ada komunikasi antara Presiden Jokowi dengan Zulhas. Namun, dirinya tak bisa pastikan apakah komunikasi tersebut terkait soal posisi menteri atau tidak.
"Kita belum mendapat informasi resmi dari istana soal itu, ya hanya mendengar katanya saja, informasi tidak resmi, beberapa sumber lingkaran dekat menyatakan satu menteri dan satu wamen, tapi secara resmi dari presiden baik yang disampaikan langsung atau tidak langsung itu tidak ada," ujarnya
"Soal nama kita yakin itu kita serahkan semua antara ketum dan presiden," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
